PravadaNews – Stok beras Perum Bulog yang mencapai lebih dari 4,5 juta ton pada akhir Oktober 2026 menyisakan persoalan lain menjelang akhir tahun, yakni semakin terbatasnya gabah untuk memproduksi beras premium.
Kondisi tersebut membuat besarnya cadangan beras pemerintah tidak selalu sejalan dengan ketersediaan bahan baku di penggilingan, terutama ketika hasil panen mulai berkurang.
Direktur Akademika Center, Edy Priyono, menjelaskan perbedaan kondisi ini berhubungan dengan musim panen padi yang berlangsung sepanjang tahun, tapi memiliki jumlah produksi berbeda setiap musimnya.
Pada Februari hingga April, misalnya, petani biasanya memasuki masa panen raya sehingga gabah tersedia dalam jumlah besar dengan harga yang relatif lebih rendah.
“Jadi, beras yang ada di Bulog sekarang itu adalah hasil dari panen sebelumnya, ketika panen raya,” jelas Edy kepada PravadaNews, Sabtu (21/11/2026).
Setelah panen raya berakhir, produksi padi mulai berkurang meskipun sebagian wilayah masih melakukan panen pada pertengahan hingga akhir tahun.
“Nah, kalau Juli, Agustus itu masih ada panen, tapi panennya tidak sebanyak yang tadi Februari sampai April. Nah, demikian juga Oktober sampai Desember, sekarang ini ya. Itu juga masih ada panen, tapi panennya lebih sedikit lagi,” lanjut Edy.
Berkurangnya hasil panen itu, bagi Edy, membuat pasokan gabah semakin terbatas sehingga harga pembelian dapat melampaui Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Sebagai gambaran terbaru, harga Gabah Kering Panen (GKP) di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dilaporkan mencapai Rp8.200–Rp8.500 per kilogram, Adapun pantauan redaksi pada data TaniKu Kulon Progo pukul 08.35 WIB mencatat harga Rp6.700 per kilogram.
Perbedaan harga tersebut turut memengaruhi biaya produksi penggilingan karena menurut perhitungan kasar Edy, pembelian gabah seharga Rp8.000 per kilogram dapat menghasilkan beras dengan harga sekitar Rp16.000 per kilogram.
Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium di wilayah Jawa masih ditetapkan Rp14.900 per kilogram sehingga penggilingan menghadapi tekanan biaya ketika harus memasok beras sesuai ketentuan harga ini.
Edy menilai, Bulog sebenarnya dapat meningkatkan produksi melalui kerja sama dengan penggilingan swasta, tapi tingginya harga bahan baku tetap menjadi persoalan sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan relaksasi HET sementara daripada membuka impor beras.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas), stok beras Bulog per Kamis (29/10) tercatat sebanyak 4.585.074 ton, terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 4.560.508 ton dan stok komersial sebesar 24.565 ton.
Meski cadangan tersebut cukup besar, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (2/11) memperkirakan produksi beras Oktober hingga Desember hanya mencapai 5,01 juta ton, turun 16,32% dari 5,98 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.
Bahkan, produksi beras nasional sepanjang 2026 diproyeksikan turun 4,57% menjadi 33,11 juta ton sehingga Bapanas terus mendorong penyaluran cadangan beras untuk menjaga pasokan dan harga di tingkat masyarakat.
Dalam hal ini, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan menegaskan pentingnya mempercepat penyaluran cadangan itu.
“Stok Bulog sampai akhir tahun kemungkinan besar bisa 3,8 juta ton, bahkan 4 juta ton. Beras itu sekarang terus mengalir, baik untuk SPHP maupun bantuan pangan. Karena itu, segera percepat penyaluran SPHP dan bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog,” ujar Hermawan, Jumat (6/11).
Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bapanas mencatat penyaluran tambahan beras mencapai 155.300 ton hingga Kamis (5/11), di saat bantuan pangan kembali disiapkan agar cadangan pemerintah dapat menjangkau masyarakat menjelang akhir tahun.














