PravadaNews – Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang soal moratorium proses pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak.
Adapun keputusan itu dianggap sebagai salah satu bentuk inovasi baru meminimalisir anggaran atas operasional di program MBG yang sebelumnya dinilai terlalu besar dan terkesan memboroskan APBN.
Namun, keputusan tersebut dinilai masih belum cukup untuk perbaiki sistem tata kelola anggaran yang sebelumnya karut marut imbas terkuaknya kasus skandal korupsi yang menyeret nama eks Kepala BGN Dadan Hindayana cs.
Sebagai program unggulan yang memiliki anggaran fantastis dari pemerintah, harus ada lembaga khusus yang kuat dan independen untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran di BGN.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Didik J. Rachbini menilai, sistem pengawasan yang kuat dan independen itu dibutuhkan untuk menjamin kualitas pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
Didik berpendapat meski agenda reformasi kelembagaan dan tata kelola telah dilakukan, skala dan cakupan inti program MBG yang sangat besar menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif.
“Karena magnitudo program ini besar dan luas, maka harus dibangun dewan atau komite, atau apa pun namanya, yang bersifat independen,” kata Didik kepada PravadaNews, Selasa (9/6/2026).
Sementara itu, Didik mengusulkan agar lembaga pengawas tersebut diisi oleh perwakilan dari berbagai unsur masyarakat dan profesi.
Keanggotaan dapat mencakup ahli gizi, akademisi, unsur pengawasan pemerintah, masyarakat sipil, hingga organisasi profesi yang memiliki kompetensi terkait pelaksanaan program.
Didik menekankan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan penting untuk memastikan proses pengawasan berlangsung objektif dan kredibel.
Menurut Didik fungsi pengawasan tersebut penting dilakukan untuk mencegah dan memitigasi potensi berbagai persoalan di tata kelola MBG mulai dari kualitas makanan hingga pengelolaan dana.
Didik menilai pengawasan pada BGN sejatinya tidak dapat hanya mengandalkan struktur birokrasi yang sudah ada.
Didik menegaskan bahwa dewan pengawas independen tersebut setidaknya memiliki tiga fungsi utama.
Pertama, melakukan audit kualitas guna memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“Kedua, menjalankan audit anggaran untuk menjamin penggunaan dana publik berlangsung efektif dan transparan. Ketiga, melakukan audit kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku,” terang Didik.
Didik menilai model pengawasan semacam itu lazim diterapkan dalam berbagai program sosial berskala besar dan dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas program MBG di tengah besarnya anggaran dan luasnya jangkauan penerima manfaat.
Didik menambahkan, pengawasan yang kuat dan independen itu juga bertujuan tidak hanya berfokus pada meningkatkan kualitas gizi masyarakat namun juga menjadi fondasi lebih kokoh sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya.
“Fungsinya jelas, yakni audit kualitas, audit anggaran, danaudit kepatuhan. Model sepeerti ini cocok dipakai dalam program sosial besar,” tutup Didik.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola program.
Adapun keputusan itu menandai adanya perubahan arah kebijakan pemerintah dari ekspansi cepat soal menuju peningkatan kualitas layanan dan tata kelola program.
Langkah itu diambil setelah tiga petinggi BGN sebelumnya yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola anggaran MBG.
Usai peristiwa itu, pemerintah pun memutuskan distribusi anggaran MBG untuk 2026 akan dipangkas dan melakukan evaluasi program pengelolaannya.
Dalam keterangannya, Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan kegiatan evaluasi itu akan mencakup soal tata kelola, standar operasional dapur, serta penyesuaian sasaran penerima manfaat.
Sosok yang akrab disapa Nanik itu menuturkan, BGN saat ini tidak lagi berupaya mencapai target 82,9 juta penerima manfaat namun akan fokus menempatkan kualitas pelaksanaan program sebagai prioritas utama.
Nanik menyebut perubahan fokus tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk perbaikan internal BGN serta pada kualitas pelayanan MBG.
Nanik berpendapat keberhasilan program itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, melainkan juga terkait kualitas makanan yang disajikan dan efektivitas pelaksanaannya.
“Bisa jadi kita tidak mengejar 82,9 juta penerima manfaat, tetapi memastikan dapur-dapur yang ada mampu menyediakan makanan bergizi dengan baik,” kata Nanik dikutip Senin (8/6).
Sebagai informasi hingga saat ini, sebanyak lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Meski begitu, agar tetap meningkatkan kualitas pelayanan BGN akan mengkroscek kembali daerah-daerah yang memiliki data dapur memadai untuk mencegah pemborosan pembangunan dapur baru.
Nanik menjelaskan, evaluasi ini akan terus berlangsung untuk mengembalikan kepercayaan publik pada salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN tersebut.
Selain pembenahan internal, BGN juga akan membuka kemungkinan pendanaan dari sektor swasta melalui hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Skema tersebut diharapkan dapat membantu memperluas jangkauan program tanpa menambah tekanan signifikan terhadap keuangan negara.
Di sisi lain, perubahan strategi itu terjadi setelah alokasi anggaran MBG tahun depan ini diturunkan menjadi Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun.
Nanik menekankan, dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, BGN akan tetap memilih memperkuat kapasitas dapur yang beroperasi dibanding untuk mempercepat pembangunan fasilitas baru dalam skala besar.
Menurut Nanik, program ke depan juga akan lebih diarahkan kepada ekspansi dapur wilayah terpencil dan daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terkait pangan bergizi.
Nanik menegaskan, prioritas itu diperlukan agar manfaat program menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Nanik menambahkan, melalui data evaluasi ini MBG dapat dijalankan secara lebih efektif, akuntabel, dan juga tepat sasaran, terutama bagi kepada anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses soal ekonomi.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang sudah ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” pungkas Nanik.
