PravadaNews – Ekspor nonmigas masih menjadi penopang surplus perdagangan RI hingga pertengahan 2026 ini. Di saat yang sama, kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pasar ekspor masih relatif rendah.
Kondisi ini membuat perluasan basis eksportir menjadi bagian dari strategi menjaga surplus perdagangan.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun menyiapkan eksportir baru sekaligus memperluas pasar bagi produk Indonesia.
“Kemendag akan terus mendorong peningkatan ekspor, termasuk melalui perluasan pasar ekspor dan pencetakan eksportir baru untuk menjaga surplus,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan yang diterima, Selasa (11/8/2026).
Sebagai informasi, ekspor nonmigas Juni mencapai US$24,39 miliar atau naik 8,68% dibandingkan Mei. Kinerja tersebut menghasilkan surplus nonmigas US$3,04 miliar dan mempersempit defisit perdagangan menjadi US$0,45 miliar.
“Ekspor kita pada Januari—Juni 2026 tumbuh 4,13 persen dan secara kumulatif kita masih surplus sebesar USD 3,58 miliar,” ungkap Mendag Budi.
Untuk memperluas pasar, Kemendag telah menjalankan 25 perjanjian dagang dengan negara mitra. Selain itu, dua perjanjian masih dalam proses ratifikasi dan 13 lainnya dalam tahap perundingan.
Kemendag juga mengandalkan 46 perwakilan perdagangan di 33 negara untuk memperluas akses produk Indonesia. Jaringan ini turut diarahkan membantu UMKM memperoleh peluang di pasar ekspor.
Namun, terbukanya pasar belum diikuti kesiapan seluruh pelaku usaha. Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Boyke Rudy Purnomo menilai, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih relatif rendah.
Hambatan UMKM, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan. Kemampuan mengelola usaha dan menyesuaikan produk dengan standar pasar turut menentukan kesiapan mereka menjadi eksportir.
Adapun Boyke menyoroti sustainability competitiveness gap atau kesenjangan daya saing berkelanjutan yang masih dihadapi UMKM.
“Kita perlu memastikan bahwa solusi yang ditawarkan benar-benar memberikan dampak bagi UMKM sehari-hari,” ujar Boyke dalam diskusi di FEB UGM pada Senin (8/6).
Karena itu, penguatan UMKM perlu disesuaikan dengan persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Dukungan tersebut mencakup kebutuhan yang dapat membantu pelaku usaha menyesuaikan diri dengan pasar.
Baginya, akademisi dapat menjadi perantara pengetahuan antara kebutuhan UMKM dan perkembangan teknologi. Peran ini dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kesiapan ketika memanfaatkan akses ekspor yang diperluas pemerintah.
