Iliustrasi Beras. (Foto: Dok. Perum Bulog)

Beranda / Advitorial / Perlukah HET Beras Dinaikkan atau Dihapus?

Perlukah HET Beras Dinaikkan atau Dihapus?

PravadaNews – Pemerintah melalui Perum Bulog kesulitan untuk memenuhi kebutuhan beras premium secara nasional. Sebab, Bulog terkendala harga gabah yang di melonjak. Harga gabah di tingkat petani sudah menyetuh Rp8.000/kg. Sementara, Bulog membeli gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kg berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Akademika Center, Edy Priyono, menilai kondisi itu perlu diatasi melalui penyesuaian HET agar penggilingan tetap memperoleh keuntungan dan pasokan beras premium ke ritel modern tidak terhambat.

Pemerintah, jelasnya, dapat memberikan kelonggaran harga untuk sementara waktu tanpa harus mengubah batas harga jual beras premium secara permanen.

“Nah, ada satu solusi. Dalam jangka pendek, itu relaksasi HET,” tutur Edy saat dihubungi PravadaNews, Kamis (19/11/2026). 

Relaksasi yang dimaksud merupakan kenaikan sementara batas harga jual beras premium. 

Edy mengusulkan kebijakan ini berlaku hingga akhir tahun, sebelum musim panen raya kembali berlangsung pada awal 2027.

“Ya, HET-nya mesti dinaikkan lah untuk sementara, paling tidak sampai bulan Desember. Katakanlah dua bulan dilakukan relaksasi. Dan itu sudah pernah dilakukan,” tegas Edy.

Pemerintah sebelumnya pernah menaikkan sementara HET beras premium pada Maret 2024. Saat itu, batas harga di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan dinaikkan dari Rp13.900 menjadi Rp14.900 per kilogram untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Selain memiliki riwayat penerapan, penyesuaian HET juga dimungkinkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi HET sewaktu-waktu melalui pembahasan lintas kementerian.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, menilai kebijakan HET sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar dan biaya produksi beras saat ini.

“Ini kebijakan yang tidak masuk akal saja terkait dengan HET ini. Karena sudah jauh berbeda dengan situasi yang sesungguhnya,” ujar Dwi saat dikonfirmasi PravadaNews, pada pekan lalu.

Menurut Dwi, kenaikan harga gabah di tingkat petani menjadi salah satu faktor yang membuat harga beras sulit mengikuti batas maksimal yang ditetapkan pemerintah.

Dwi menyebut, harga Gabah Kering Panen (GKP) di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah telah mencapai Rp 8.200 hingga Rp 8.500 per kilogram (kg). Sementara itu, harga Gabah Kering Giling (GKG) di Indramayu mencapai Rp 9.800 per kg.

Sebagai contoh, jelas Dwi, apabila penggilingan membeli GKP dengan harga sekitar Rp 8.000 per kg, harga beras yang dihasilkan setidaknya dapat mencapai Rp 16.000 per kg. Belum lagi biaya pengangkutan, penggilingan, pengemasan, hingga keuntungan pedagang.

Dengan kondisi tersebut, harga beras yang dihasilkan setidaknya bisa mencapai di atas Rp 16.000 per kg. Harga tersebut sudah diatas HET

“Kalau misalnya penggilingan mengandalkan dari serapan gabah yang ada di petani, ya pasti harga beras minimum Rp16.000 itu, minimum. Sehingga kalau bisa sampai Rp17.000-an ribu harga beras,” jelas Dwi.

Dwi menilai pedagang akan kesulitan menjual beras apabila harus mengikuti HET beras premium sebesar Rp 14.900 per kg. Sebab, batas harga tersebut tidak lagi mencerminkan kondisi biaya produksi di lapangan.

Oleh karena itu, Dwi mengusulkan agar pemerintah menghapus kebijakan HET dan menggunakan HAP sebagai acuan dalam menjaga stabilitas harga beras.

“Kalau saya sih kenapa harus ada HET?” kata Dwi.

Tag:

Sign Up For Daily Newsletter

Stay updated with our weekly newsletter. Subscribe now to never miss an update!

I have read and agree to the terms & conditions

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *