PravadaNews — Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta belanja negara dalam APBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Menurut Amin, belanja negara harus mampu menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Amin mengatakan sejumlah sektor perlu menjadi prioritas dalam rancangan APBN 2027. Di antaranya pendidikan, kesehatan, subsidi, pembayaran bunga utang, pembangunan, serta Transfer ke Daerah (TKD).
“Ya tentu untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat yang utama, untuk kesejahteraan rakyat. Alokasinya sudah jelas ada untuk pendidikan yang paling besar tentu saja. Itu kan amanat konstitusi, kemudian untuk sektor kesehatan, subsidi itu juga alokasinya sangat besar,” kata Amin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Amin, keberhasilan APBN tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Belanja negara harus mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Amin menilai TKD juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Alokasi tersebut diharapkan dapat ikut menopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, Amin mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah harus memiliki kualitas. Pertumbuhan tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Jadi bukan saja kita mengejar pertumbuhannya 6 persen, tapi pertumbuhan yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan juga pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Itu yang paling penting,” tegas Amin.
Selain kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu, Amin meminta pemerintah memperhatikan kondisi kelas menengah. Menurut Amin, kelompok tersebut memiliki peran penting terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Amin menyebut sekitar 54 persen pertumbuhan ekonomi selama ini ditopang oleh konsumsi. Setelah ditelaah, konsumsi kelas menengah menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan tersebut.
Karena itu, Amin menilai kebijakan APBN tidak boleh hanya berfokus pada masyarakat miskin dan kelompok kurang mampu. Kelompok tersebut selama ini menjadi penerima berbagai program subsidi dan bantuan sosial.
Amin menilai kelas menengah juga membutuhkan perhatian agar daya beli serta kontribusinya terhadap perekonomian tetap terjaga. Menurut Amin, kondisi kelas menengah berkaitan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah.
Salah satu ukuran keberhasilan belanja negara, kata Amin, dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Indikator lainnya adalah penurunan tingkat pengangguran dan kembalinya kelompok masyarakat yang rentan miskin ke kelas menengah.
