PravadaNews – Di balik hamparan tambak yang mengering di bawah terik matahari, garam tidak sekadar menjadi butiran putih yang dipanen dari air laut.
Bagi petambak, garam adalah hasil dari rangkaian panjang pekerjaan yang bergantung pada cuaca, lahan, dan ketekunan. Namun, ketika garam meninggalkan tambak dan masuk ke rantai pasok yang lebih panjang, nilai ekonominya perlahan berkembang melalui proses pengolahan hingga kebutuhan industri.
Di titik inilah posisi petambak menjadi penting sekaligus menghadapi tantangan. Mereka berada di tingkat awal dalam mata rantai produksi garam, sementara nilai tambah yang lebih besar tumbuh pada tahapan berikutnya. Persoalannya, kebutuhan dalam negeri kini tidak lagi semata-mata berbicara tentang seberapa banyak garam yang dapat diproduksi, tetapi juga seberapa baik mutunya dan seberapa pasti pasokannya tersedia ketika dibutuhkan.
Kondisi tersebut membuat petambak berhadapan dengan tuntutan yang semakin kompleks. Garam yang dihasilkan harus mampu memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat masuk ke kebutuhan pengolahan dan industri. Di sisi lain, produksi di tingkat tambak masih sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, terutama cuaca, sehingga jumlah dan kualitas hasil panen tidak selalu mudah dipastikan.
Ketika kebutuhan industri terus berjalan, sementara produksi di tingkat awal menghadapi keterbatasan, muncul persoalan yang lebih besar dalam tata kelola garam nasional. Rantai pasok tidak hanya dituntut menghasilkan garam dalam jumlah cukup, tetapi juga membangun kesinambungan antara produksi petambak, standar mutu, pengolahan, hingga kebutuhan industri.
Dengan demikian, persoalan garam tidak berhenti pada cerita tentang petambak yang memanen kristal-kristal putih dari tambaknya. Di baliknya terdapat pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan posisi petambak dalam rantai nilai, memperbaiki kualitas produksi, sekaligus memastikan garam yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri secara berkelanjutan.
Ekonom Universitas Kristen Indonesia (UKI), Wilson Rajagukguk menilai, kondisi itu menunjukkan usaha garam rakyat belum berkembang menjadi kegiatan industri.
“Produsen garam kita adalah petani petambak, bukan industri,” tegas Wilson saat dihubungi PravadaNews, Kamis (6/8/2026).
Akibatnya, kemampuan petambak masih banyak bertumpu pada produksi garam, sedangkan kebutuhan pasar membutuhkan pengelolaan dengan skala dan standar lebih tinggi.
Pola produksi yang berjalan sendiri-sendiri, menurutnya, juga membuat pasokan sulit memenuhi kebutuhan industri secara konsisten. Kondisi ini mencakup kualitas hingga kepastian garam tersedia ketika dibutuhkan.
“Selama produksi dilakukan sendiri-sendiri oleh petani garam dan tidak diindustrialisasi, mutu, harga, kuantitas dan jadwal kepastian pasokan tidak akan terpenuhi,” tutur Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Regional UKI ini.
Karena itu, swasembada garam tidak hanya bergantung pada kemampuan menggantikan impor dengan produksi dalam negeri. Wilson menegaskan, petambak juga perlu mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
Perlu diketahui, pemerintah mulai mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produktivitas kawasan mencapai sekitar 200 ton per hektare setiap tahun. Pemerintah juga mengarahkan pengembangannya untuk menghasilkan kegiatan ekonomi setelah tahap produksi.
“Kami ingin pembangunan ini tidak hanya menghasilkan garam berkualitas, tapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Rote Ndao,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dikutip Selasa (11/8).
Dalam pengelolaannya, KKP menggandeng PT Garam untuk menjalankan dan mengembangkan kawasan itu. Dengan skema ini, kegiatan produksi mulai dihubungkan dengan pengelolaan garam dalam skala industri.
Rangkaian tersebut menunjukkan posisi petambak menjadi bagian penting dalam pengembangan industri garam nasional. Namun, besarnya manfaat yang diterima mereka bergantung pada seberapa jauh keterlibatannya berkembang dari produksi menuju rantai industri.
