PravadaNews – Pidato Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyinggung bakal tidak segan memberantas pejabat korup dan elite serakah menuai beragam respons.
Alih-alih sepenuhnya memperkuat citra keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil, pernyataan itu dinilai justru memantik perdebatan publik antara retorika dan realitas di lapangan.
Dalam keterangannya, Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai, pernyataan itu ditengarai akan memunculkan ruang diskusi penilaian masyarakat akan citra pemerintahan dibawah komando Presiden Prabowo.
Pasalnya, kenyataanya masih ada ambiguitas pernyataan Prabowo dengan realitas kondisi dilapangan dalam konsistensi sikap antara retorika dan praktik kekuasaan.
“Sayangnya, realitasnya, pernyataan tersebut justru membuka ruang polemik di masyarakat akan konsistensi pemerintah antara retorika dan praktik kekuasaan,” ungkap Efriza kepada PravadaNews, pada Jumat (1/5/2026).
Di sisi lain menurut Efriza, jika dicermati secara utuh poin pidato tersebut sebenarnya merupakan bagian dari bagian cara pelaporan kinerja pemerintah yang ingin menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat lapisan bawah.
Efriza menekankan, narasi yang dibangun Presiden, adalah bagian upaya penegasan komitmen soal pemberantasan korupsi dan juga penolakan praktik-praktik yang merugikan publik.
“Jadi jika dicermati keseluruhan pidatonya itu menunjukkan pada pelaporan kinerja pemerintah yang peduli pada kepentingan rakyat kecil,” terang Efriza.
Meski begitu, Efriza melihat bahwa masih ada jurang antara pesan yang disampaikan dan realitas di lapangan. Ia menilai, pernyataan keras terhadap pejabat korup itu justru membuka ruang polemik di tengah masyarakat.
Sebab publik, saat ini, lanjut Efriza, masih tmenyaksikan berbagai persoalan korupsi yang terus berulang, sementara efek jera terhadap pelaku dinilai belum optimal.
Efriza menegaskan, situasi itu membuat publik mempertanyakan sejauh mana bentuk manifestasi komitmen dari pemerintah dalam merealisasikan pesan-pesan moral yang disampaikan di ruang publik.
Efriza menambahkan, di satu sisi, pidato Presiden mengandung kritik tajam terhadap perilaku koruptif, namun di sisi lain penegakan soal hukum dan tata kelola kekuasaan dinilai saat ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat yang sama.
“Dalam praktiknya, masyarakat melihat adanya kecenderungan relasi antara negara dan pelaku bisnis yang lebih menguntungkan kelompok elite dibandingkan kepentingan rakyat luas,” ujar Efriza.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato tegas yang menyinggung keras perilaku elit dan pengusaha yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Di hadapan ribuan buruh, petani, dan nelayan yang memadati lokasi acara, Prabowo turut mengawali pidatonya dengan poin refleksi mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat.
Prabowo menilai, kelompok pekerja seperti buruh, petani, dan nelayan justru merupakan golongan yang paling jujur dan tulus, meskipun kehidupan mereka masih jauh dari sejahtera.
“Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas,” ujar Prabowo, di silang Monas Jakarta.
Prabowo mengungkapkan terkait keprihatinannya terhadap perilaku sebagian kalangan elit yang dinilai semakin jauh dari nilai kejujuran seiring meningkatnya jabatan dan kekuasaan.
Presiden juga menyoroti fenomena ironi di tengah masyarakat, di mana tingkat pendidikan yang semakin tinggi tidak selalu diiringi dengan integritas yang kuat.
“Saya heran, semakin pintar, banyak yang pintar, tapi tidak semuanya menunjukkan kejelasan sikap dan tanggung jawab,” lanjut Prabowo.
Dalam kesempatan nya Prabowo secara terbuka mengecam praktik korupsi dan kolusi antara pejabat dan pengusaha yang merugikan negara.
Prabowo menegaskan tidak akan takut dan memberikan peluang terhadap “maling-maling” yang merampok kekayaan negara dan memiskinkan rakyat.
“Negara dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela,” ujarnya dengan nada tinggi yang disambut riuh massa.
