PravadaNews – Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih tidak jelas atau abu-abu.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, sikap politik PDIP saat ini akan sangat menguntungkan.
“Posisi seperti ini membuat PDIP memiliki ruang gerak politik yang lebih fleksibel dibandingkan partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet,” kata Arifki kepada PravadaNews, Minggu (21/6/2026).
Arifki memandang, PDIP bisa mengambil peran apa pun meski di luar pemerintahan. “Ketika ada kebijakan yang tidak populer, PDIP bisa mengambil jarak,” ujar Arifki.
“Tetapi ketika ada momentum politik yang menguntungkan, PDIP tetap memiliki akses komunikasi dengan pemerintah,” tambah Arifki.
Baca Juga: PDIP Jangan Abu-abu
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid meminta PDIP untuk menunjukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. “Jangan abu-abu,” kata Jazilul kepadad wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Jazilul yang meminta PDIP tidak bersikap abu-abu.
Andreas menegaskan, keputusan kongres partai menyatakan bahwa PDIP berada di luar pemerintahan. “Partai penyeimbang di luar pemerintahan,” kata Andreas kepada wartawan Jumat lalu.
Demokrat juga memberikan tanggapan terkait posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, PDIP perlu memberikan penjelasan kepada publik soal sikap politiknya.
“Bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung,” kata Herzaky, Sabtu (20/6/2026).
Demokrat, kata Herzaky, memiliki pengalaman selama 9 tahun di luar pemerintahan. Herzaky menegaskan bahwa partainya bersikap tegas bahwa tidak berada di luar pemerintahan.
“Kita mengambil sikap yang tegas dan jelas. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas,” kata Herzaky.
