PravadaNews – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menilai kasus korupsi di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) telah merusak wajah Indonesia di dunia internasional. Andreas pun meminta agar lembaga yang mengurus keimigrasian diisi oleh Sumber Da...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan praktik korupsi terkait pengondisian proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan menelusuri aliran dana yang diduga diberikan pihak swasta kepada Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo. Penelusu...
PravadaNews – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan kementerian dan lembaga negara dalam upaya memperkuat tata kelola birokrasi nasional. Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tid...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran anggota DPR RI Ashraff Abu sebagai komisaris di perusahaan yang berkaitan dengan istrinya, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Pendalaman ini menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia....
PravadaNews – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim hingga Senin (4/5)....
PravadaNews – Tim kuasa hukum Jap Ferry Sanjaya menyatakan mengajukan banding atas putusan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diputus Pengadilan Negeri Semarang. Permohonan banding tersebut didaftarkan pada 20 April 2026. Dalam keterangan pers, kantor hukum Otto Cornelis Kalig...
PravadaNews – Ahli pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Meidijati mengungkapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan Nadiem Anwar Makarim tidak menunjukkan adanya penerimaan dana sebesar Rp809 miliar. Besaran dana tersebut merupakan uang yang didakwa diterima ...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah dilakukan secara diam-diam atau adanya pengaruh (intervensi) pihak tertentu. Dalam keterangannya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Gun...
PravadaNews – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengalihan atas status penahanan tersangka dugaan kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas memantik beragam tafsir sejumlah pihak. Adapun saat ini KPK sudah resmi mengembalikan status mantan Menteri Agama...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bakal menelusuri lebih dalam mengenai adanya praktik dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Bupati Cilacap non aktif Syamsul Auliya Rachman (AUL). Adapun dugaan pungutan liar itu ditengarai digunakan Syamsul guna menyiapka...
