PravadaNews – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan tentang keterwakilan 30% kuota perempuan di DPR RI. Nurul Arifin menilai, keterwakilan perempuan di parlemen menjadi faktor penting menghadir...
PravadaNews – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat hak politik perempuan. Aturan tersebut dianggap dapat membuka ruang lebih luas b...
PravadaNews – Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Ninik menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penguatan aturan ambang batas 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu. Menurut Ninik, putusan tersebut menjadi langkah pent...
PravadaNews – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu. Menuru...
PravadaNews – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara efektif setelah terbit Keputusan Presiden (Keppres). Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu te...
PravadaNews – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ibu kota negara Indonesia tetap berada di Jakarta. Adapun putusan tersebut secara resmi telah menggugurkan status IKN sebagai ibu kota. Dengan putusan ini, IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu dipastikan bat...
PravadaNews – Mahkamah Konstitusi akan meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Kepolisian. Langkah ini menandai pendalaman terhadap gugatan yang mempersoalkan posisi Kepolisian Negara Republik Indo...
PravadaNews – Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman mengaku lega setelah resmi mengakhiri masa pengabdiannya selama 15 tahun di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut perasaan itu sebagai “plong” usai menjalani purnabakti. “Jadi, saya sudah plong sekarang, terus terang saja. Makanya say...
PravadaNews – Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengoreksi sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan pejabat negara atau penghapusan dana pensiun mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tand...
PravadaNews – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin angkat bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan penghapusan hak pensiun anggota DPR. Adapun MK dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan permohonan uji materi Undan...
