PravadaNews – Pemerintah didesak khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan ...
PravadaNews – DPR RI mendesak seluruh operator telekomunikasi untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut dan memperbaiki sistem layanan yang ada agar sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komis...
PravadaNews – Operator diminta untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh dihanguskan secara sepihak. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengatakan, putusan tersebut sangat berarti ba...
PravadaNews – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan operator telekomunikasi tidak lagi dapat membiarkan sisa kuota internet pelanggan hangus begitu saja tanpa memberikan pilihan perlindungan kepada konsumen. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 219/PUU-XXIV/2026 yang mengabu...
PravadaNews – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU sebagaimana tela...
PravadaNews – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan tentang keterwakilan 30% kuota perempuan di DPR RI. Nurul Arifin menilai, keterwakilan perempuan di parlemen menjadi faktor penting menghadir...
PravadaNews – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat hak politik perempuan. Aturan tersebut dianggap dapat membuka ruang lebih luas b...
PravadaNews – Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Ninik menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penguatan aturan ambang batas 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu. Menurut Ninik, putusan tersebut menjadi langkah pent...
PravadaNews – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu. Menuru...
PravadaNews – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara efektif setelah terbit Keputusan Presiden (Keppres). Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu te...
