PravadaNews – Pemerintah membuka peluang bagi guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih pasti. Kesempatan tersebut mencakup peluang untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu maupun Pegawai Ne...
PravadaNews – Ketidakmampun sejumlah pemerintah daerah (Pemda) membayarkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi persoalan yang serius dan harus segara ditangani oleh pemerintah pusat. Pengamat kebijakan publik, Fernando Emas m...
PravadaNews – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah pusat untuk segara menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang tidak mampu untuk membayar gaji pegawai. Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo atau Edo berh...
PravadaNews – Presiden Prabowo Subianto harus memberikan perhatian kepada pemerintah daerah (Pemda) yang tidak bisa membayarkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Ketidakmampuan 490 pemerintah daerah membayar gaji pegawainya...
PravadaNews – Komisi II DPR RI menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran kebijakan efisiensi anggaran. Setelah resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), para PPPK memiliki hak yang sama untuk memperoleh g...
PravadaNews – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, buka suara terkait besarnya beban anggaran pemerintah daerah akibat massifnya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut dia, sejumlah daerah saat ini turut mengkhawatirkan kemampuan membaya...
PravadaNews – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah agar segera melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang dinilai mulai membebani kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah. Sorotan tersebut terutama tertuju pada men...
PravadaNews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir. “Pada intinya, sebetulnya PPPK itu kan kalau dia belum selesai kontrak...
PravadaNews – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam pemberhentian. Jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT kurang lebih sebanyak 9.000 pegawai. Pemberhentian itu karena penerapan ketentu...
PravadaNews – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani buka suara soal masalah gaji atau honor guru PPPK yang terlambat dibayarkan oleh pemerintah daerah. Lalu berkata, Komisi X mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu mengaku juga mendapat infor...
