PravadaNews – Badan Anggaran DPR meminta pemerintah berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak 2027. DPR menilai kondisi ekonomi rumah tangga belum sepenuhnya mengikuti pertumbuhan produk domestik bruto.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyoroti sensitivitas masyarakat terhadap kebijakan perpajakan baru. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan strategi penerimaan.
“Kita harus hati-hati soal pajak,” ujar Said dalam rapat bersama pemerintah. Menurutnya pertumbuhan ekonomi rumah tangga masih berada di bawah pertumbuhan PDB.
Pemerintah dan DPR mengusulkan target penerimaan pajak 2027 sebesar Rp2.591,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 12,1 persen dibandingkan outlook penerimaan pajak 2026.
Target penerimaan Pajak Penghasilan pada 2027 ditetapkan sebesar Rp1.277,7 triliun. Nilai tersebut meningkat 9,9 persen dibandingkan outlook tahun 2026.
Sementara itu, target penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp1.126,1 triliun. Target tersebut tumbuh 13,4 persen dibandingkan outlook penerimaan pada 2026.
Said meminta kenaikan penerimaan pajak tidak bertumpu pada penambahan jenis pajak baru. Ia berharap peningkatan penerimaan lebih banyak mengikuti pertumbuhan aktivitas ekonomi.
“Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah disebabkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Said. Ia mengingatkan pemajakan baru berpotensi menambah beban masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Pemerintah akan mengoptimalkan kepatuhan dan memperluas basis pajak.
Purbaya memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak. “Kami memperbesar tax base, pemerintah sampai sekarang enggak ada rencana untuk menaikkan tax tariff,” kata Purbaya.
