PravadaNews – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi memberikan apresiasi terhadap program ketahanan pangan yang digarap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Titiek Soeharto itu menilai program tersebut berhasil mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi kawasan penghasil berbagai komoditas pangan.
Titiek berpendapat keberhasilan itu menunjukkan bahwa sektor pangan dapat dikembangkan secara optimal jika didukung dengan kemauan dan kreativitas pengelola.
“Hari ini (20/6) kami dari Komisi IV DPR RI datang ke Nusakambangan untuk melihat langsung upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kami melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini menjadi lahan produktif, mulai dari padi, anggur, peternakan ayam, budi daya udang hingga sidat,” kata Titik, Sabtu (20/6/2026).
Titiek itu menekankan capaian lapas di Nusakambangan tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah atau instansi lain yang memiliki potensi lahan untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Titiek menyebut keberhasilan itu sejatinya tak lepas dari semangat komitmen Kementerian Imipas yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mendukung program prioritas pemerintah.
“Saya atas nama Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Imipas beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” kata legislator partai Gerindra itu.
Titiek melihat bahwa keberhasilan pengembangan kawasan pangan di daerah Nusakambangan harus menjadi contoh dari daerah lain di Indonesia agar memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan produksi pangan jika dikelola secara serius.
“Kalau Nusakambangan saja bisa seperti ini, apalagi daerah lain. Indonesia memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang besar. Tinggal bagaimana kita mengolah bumi dan laut ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” terang Titiek.
Selain menghasilkan komoditas pangan, program tersebut dinilai memiliki dampak sosial karena telah melibatkan warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan produksi.
Menurut Titiek, keterlibatan warga binaan memberi nilai tambah karena mereka memperoleh keterampilan serta insentif yang dapat menjadi bekal setelah bebas.
“Yang lebih penting lagi, program ini melibatkan warga binaan. Sebelum mereka kembali ke masyarakat, mereka dibekali keterampilan dan mendapatkan premi dari pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menjadi bekal saat bebas nanti,” kata Titiek.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi masukan bagi pengembangan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan. Beberapa evaluasi dan arahan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan program yang sudah berjalan,” katanya.
Agus mengatakan pemanfaatan lahan tidak produktif tidak hanya dilakukan di Nusakambangan, tetapi juga diterapkan di berbagai lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia.
Ia menyebut seluruh jajaran pemasyarakatan didorong mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk mendukung ketahanan pangan, terutama guna memenuhi kebutuhan internal warga binaan dan petugas.
Menurut Agus, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Dengan memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri, lapas dan rutan diharapkan dapat mengurangi tekanan permintaan di pasar.
“Ini juga merupakan upaya membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Misalnya untuk kebutuhan telur, kami mendorong lapas dan rutan memproduksi sendiri sehingga tidak menambah tekanan permintaan di pasar dan berkontribusi terhadap inflasi,” tutup Agus.
