PravadaNews – Di tengah pesatnya transformasi digital, tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi semakin tinggi.
Berbagai urusan administrasi yang sebelumnya mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pemerintahan kini diharapkan dapat diselesaikan hanya melalui perangkat digital.
Namun, mewujudkan sistem pelayanan publik yang modern tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi semata, melainkan juga membutuhkan infrastruktur digital yang kuat, data yang terhubung, serta kolaborasi antarlembaga agar setiap layanan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Kesadaran akan pentingnya fondasi tersebut mendorong pemerintah terus mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.
Salah satu fokus utama yang kini menjadi perhatian adalah penguatan integrasi identitas digital sebagai kunci menghadirkan layanan publik yang lebih sederhana, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pun membeberkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur digital, termasuk mendorong Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mempererat kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin terintegrasi, salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran secara daring, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit.
“Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, nanti launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect. Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online,” ujar Tito di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 ini, Tito menilai, inovasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan real-time.
Karena itu, Tito mengingatkan jajaran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di daerah untuk memastikan layanan digital berjalan optimal. Tito menegaskan, gangguan pada sistem akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai aspek infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia yang mengelola layanan digital.
Selain itu, kapasitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar layanan Dukcapil semakin prima. Di sisi lain, sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” tambah Tito.
Tito menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE atau e-government. Presiden, kata dia, telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin implementasi SPBE di Indonesia. Dalam implementasinya, data Dukcapil memegang peran yang sangat krusial.
“Ditambah lagi dengan satu lagi, yaitu Satu Data Indonesia. Ini undang-undang yang sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data Dukcapil,” kata Tito.
Tito menekankan, basis data Dukcapil akan menjadi fondasi utama dalam penerapan e-government. Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyasar langsung masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih tepat sasaran.
Sebelum membuka Rakornas Dukcapil tersebut, Tito menyerahkan penghargaan IKD Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah. Penerima penghargaan tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, serta para pejabat dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
