PravadaNews – Sebanyak 1.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diklaim mencatat transaksi sekitar Rp31 miliar hingga Selasa (29/9/2026).
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota yang mengatakan nilai tersebut berasal dari transaksi 1.081 KDKMP yang sudah menjalankan kegiatan operasional.
Menurut Joao, koperasi ini telah beroperasi sebelum target pengoperasian KDKMP berikutnya pada 1 Oktober 2026, termasuk 1.061 unit yang lebih dahulu diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026.
Meski nilai transaksinya telah mencapai Rp31 miliar, Agrinas belum menyampaikan besaran keuntungan yang diperoleh koperasi.
“Nanti bisa dilihat itu, sekarang kalau tidak salah transaksi hari ini Rp31 miliar. Berasal dari 1.081 Kopdes,” ungkap Joao saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Selain mencatat transaksi, Joao menjelaskan koperasi yang sudah beroperasi digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Sementara itu, pengaturan jam kerja dan pembagian shift menjadi kewenangan pengurus koperasi karena Agrinas hanya menyiapkan sistem operasional.
“Nanti kan fungsinya itu tempat berkumpulnya orang-orang untuk melayani kepentingan masyarakat di situ. Nanti tinggal bagaimana pengurus Koperasi Desa itu mengatur shift-nya. Kita kan cuma menyiapkan sistem,” tutur Joao.
Peran pelayanan tersebut juga tengah diperkuat pemerintah dengan menyiapkan KDKMP sebagai simpul distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis hingga tingkat desa, sebagaimana disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Rabu (23/9).
Baginya, jalur distribusi yang panjang dapat meningkatkan biaya perdagangan dan harga di tingkat konsumen sehingga KDKMP dapat berperan sebagai agen, distributor, subdistributor, pangkalan, mitra penyalur, ataupun gerai resmi sesuai aturan setiap komoditas.
“KDKMP menjadi simpul yang menghubungkan produsen dengan masyarakat desa sehingga distribusi barang dapat dilakukan dengan lebih efisien,” ujar Ferry dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Distribusi Barang Bersubsidi dan Komoditas Strategis melalui KDKMP di Jakarta.
Barang yang dapat disalurkan melalui koperasi tersebut antara lain pupuk bersubsidi, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, serta liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram. Pemerintah juga menyiapkan Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes) untuk memantau stok, transaksi, penerima, wilayah, dan harga secara terintegrasi.
Melalui skema ini, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan distribusi melalui KDKMP dapat mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan usaha koperasi di tingkat desa.
