PravadaNews – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 perlu dimanfaatkan sebagai momentum mendorong kebangkitan ekonomi nasional, khususnya bagi kalangan pekerja. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai simbol semata.
“May Day 2026 ini harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi. Kehadiran presiden jangan hanya dilihat sebagai simbol, tapi harus membawa pesan kuat bahwa negara benar-benar hadir memperbaiki kondisi ekonomi pekerja,” ujar Hendri kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).
Menurut Hendri, peringatan May Day juga ideal menjadi ruang mempertemukan buruh dan pengusaha dalam satu forum yang difasilitasi pemerintah. Dengan begitu, dialog langsung antar-pemangku kepentingan dapat terbangun dan mempercepat penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
“Seharusnya perayaan Hari Buruh ini juga dihadiri oleh pengusaha. Jadi ada pertemuan antara pengusaha dan buruh langsung di sana,” kata Hendri.
Pendiri KedaiKOPI itu menilai, perbaikan kondisi ekonomi buruh akan berdampak langsung pada perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli masyarakat. Karena itu, momentum May Day dinilai strategis untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja.
“Kalau ekonomi buruh membaik, daya beli naik, maka dampaknya juga akan terasa ke ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Hendri.
Hendri juga melihat kehadiran Prabowo dalam dua peringatan May Day berturut-turut sebagai sinyal politik untuk membangun kedekatan dengan kalangan buruh.
Hendri menilai sejumlah tuntutan pekerja mulai direspons pemerintah, seperti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pembentukan satgas pemutusan hubungan kerja, hingga penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
“Ini menunjukkan bahwa presiden berusaha mendengarkan langsung aspirasi para pekerja,” kata Hendri
Meski demikian, Hendri mengingatkan agar komitmen tersebut diikuti dengan konsistensi kebijakan. Ia menyoroti masih adanya tuntutan buruh yang belum terealisasi, seperti penghapusan sistem outsourcing.
“Masih ada beberapa tuntutan yang dari tahun lalu belum sepenuhnya dipenuhi, sebaiknya segera dijalankan agar pemerintah juga terlihat konsisten,” ujar Hendri.
Hendri menegaskan, tuntutan buruh mencerminkan kondisi riil masyarakat sehingga perlu direspons serius oleh pemerintah.
“Pada akhirnya, tuntutan buruh itu bukan sekadar agenda tahunan, tapi refleksi dari kondisi ekonomi rakyat hari ini yang harus dijawab dengan kebijakan nyata,” kata Hendri.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menyatakan organisasinya bakal menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Selain itu, aksi tersebut juga akan diselenggarakan di banyak daerah.
“Bahwa kami dari Konfederasi KASBI bersama Aliansi GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta dengan estimasi massa sekitar 10.000 orang,” ujar Sunarno melalui keterangan tertulisnya.
