PravadaNews – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai langkah terkait tata kelola program swasembada pangan pemerintah sejauh ini masih berorientasi pada peningkatan produksi semata.
Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Efriza itu menyebut tujuan swasembada pangan tidak hanya sebatas angka statistik saja melainkan juga kemampuan untuk menjaga proses pendistribusian.
Menurut Efriza, pemerintah saat ini lebih menonjolkan capaian statistik ketimbang memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
“Pemerintah seolah menjadikan angka-angka produksi sebagai bukti utama keberhasilan kinerja,” kata Efriza, kepada PravadaNews, Kamis, (14/5/2026).
Baca Juga: Bulog Diminta Suplai Minyakita ke Papua
Efriza menilai pendekatan kebijakan dari pemerintah mengenai swasembada pangan sejauh ini ditengarai kehilangan substansi lantaran tidak lagi memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan merata.
Dalam praktiknya, menurut Efriza, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi nasional, melainkan juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas harga.
Efriza mengatakan pemerintah saat ini justru terkesan cukup abai terhadap proses aspek tata kelola distribusi pangan.
Akibatnya, masyarakat sejauh ini juga masih menghadapi persoalan utama yakni soal harga kebutuhan pokok yang fluktuatif di berbagai daerah.
Efriza berpendapat , bahwa negara seharusnya hadir melalui proses pengawasan distribusi yang ketat agar pasokan pangan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Efriza mengingatkan bahwa tujuan swasembada pangan tidak boleh hanya berhenti pada pencapaian angkat administratif atau laporan produksi.
Pasalnya, tujuan utama kebijakan pangan adalah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh kebutuhan pokok secara mudah, merata, dan dengan harga yang stabil.
“Kemampuan untuk tetap menjaga keterjangkauan harga pangan dan pengawasan distribusi mestinya harus menjadi indikator penting keberhasilan pemerintah,” tutup Efriza.
Ketua Umum Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jumantoro menilai kenaikan harga kebutuhan pokok belum berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani.
Jumantoro berpendapat petani justru menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah rendahnya harga jual hasil panen.
“Biaya produksi pertanian terus meningkat, mulai dari harga pupuk, sewa lahan, ongkos tenaga kerja, hingga biaya distribusi,” kata Jumantoro dalam keterangannya, Kamis, (14/5/2026).
Jumantoro mengatakan faktor utama mengenai belum sejahtera nya petani lantaran menghadapi harga gabah yang masih kerap berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Padahal pemerintah sebelumnya menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram mulai Januari 2025. Namun, kata Jumantoro, realisasi harga di lapangan belum sesuai dengan ketentuan tersebut.
“Data pada awal 2025 mencatat harga gabah di beberapa wilayah hanya berkisar Rp5.000 hingga Rp6.200 per kilogram. Padahal harga jual di pasaran sangat tinggi. Ini tidak sejalan dengan kesejahteraan para petani,” ujar Jumantoro.
Jumantoro menuturkan, kondisi itu juga telah memperlihatkan adanya fakta ketimpangan dalam rantai perdagangan pangan.
Contohnya ketimpangan itu yakni masyarakat harus membeli bahan pokok dengan harga yang mahal, namun, petani tidak menikmati keuntungan dari kenaikan harga tersebut.
“Masyarakat harus membayar harga bahan pokok mahal, namun mahalnya harga tidak dibarengi dengan kesejahteraan petaninya,” ujar Jumantoro.
Sementara itu, Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Zainuddin Maliki, menilai persoalan utama berada pada rantai distribusi dan tata kelola pangan yang belum efisien.
Menurut Zainuddin, kondisi selisih harga antara tingkat petani dan konsumen terlalu tinggi akibat panjangnya jalur distribusi serta dominasi tengkulak dalam perdagangan hasil panen.
Zainuddin juga menyoroti target swasembada pangan yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani.
Program peningkatan produksi pangan, menurut Zainuddin masih menghadapi berbagai hambatan, yakni mulai dari berkurangnya lahan pertanian, perubahan iklim, minimnya regenerasi petani, hingga lemahnya perlindungan harga hasil panen.
Zainuddin menambahkan, kondisi tersebut membuat kesejahteraan petani sulit meningkat meskipun pemerintah terus mendorong program swasembada pangan.
“Beberapa petani mengaku produksi memang meningkat saat musim panen raya, tetapi keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan,” tutup Zainuddin.
