PravadaNews – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengungkapkan, proses pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh saat ini baru mencapai sekitar 30 persen.
Dalam sebuah pernyataan, Mualem menggarisbawahi, meskipun ada kemajuan, masih terdapat banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti akses kepada air bersih, tempat tinggal layak, dan fasilitas kesehatan.
Kondisi ini menunjukkan dukungan dan perhatian dari pemerintah serta masyarakat masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana tersebut.
Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan masyarakat Aceh dapat segera menikmati kehidupan yang lebih baik dan terjamin, serta membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Dengan tantangan yang masih ada, Mualem berharap adanya sinergi dan komitmen untuk mempercepat langkah-langkah pemulihan demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh.
“Baru terpenuhi mungkin 30 persen,” kata Muallem usai rapat pemulihan pascabencana Sumatera bersama DPR dan pemerintah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Muallem mengatakan, sejumlah infrastruktur dasar, seperti jembatan dan fasilitas pendidikan, masih membutuhkan percepatan penanganan.
“Banyak. Banyak. Infrastruktur belum, jembatan belum. Sekolah-sekolah dan sebagainya lagi,” ucap Muallem.
Hal senada dikatakan oleh, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam pelaksanaan program ini, guna memastikan pembangunan huntap dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Tito juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses ini agar pemulihan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan target yang jelas dan strategi yang terencana, diharapkan keberhasilan pembangunan hunian tetap ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun kembali kehidupan yang lebih baik bagi korban bencana di Sumatera, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa mendatang.
“Huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara,” kata Tito.
Tito mengatakan, pemerintah telah menyusun rencana induk percepatan rehab-rekon yang mencakup 11.512 program dan kegiatan. Di antaranya mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga huntap bagi warga terdampak bencana Sumatera.
