PravadaNews – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza angkat bicara terkait rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada Jumat kemarin dan hari ini Senin (15/6/2026).
Dalam keterangannya, Efriza telah menilai, aksi itu merupakan poin kekecewaan masyarakat terhadap situasi ekonomi dan politik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.
Di sisi lain, Efriza juga menyoroti terkait isu yang beredar di media sosial soal adanya dugaan gerakan dorongan menggulingkan pemerintahan yang sah.
Menurut Efriza, gerakan itu hanya sebagai narasi provokatif di media yang diduga sengaja digaungkan pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemerintahan Prabowo.
“Isu gerakan gulingkan Prabowo yang ramai di media sosial lebih banyak merupakan narasi politik di ruang publik, tetapi belum menjadi menjadi ancaman nyata terhadap pemerintahan,” kata Efriza kepada PravadaNews, Senin (15/6/2026).
Menurut Efriza, hingga saat ini belum terlihat adanya konsolidasi politik yang cukup kuat untuk mengarah pada upaya serius menggoyang posisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Riuh percakapan di media sosial, kata dia, masih berada pada level opini dan ekspresi ketidakpuasan sebagian kelompok masyarakat.
Meski begitu, Efriza mengingatkan Presiden Prabowo beserta jajaran agar tetap berhati-hati mengenai isu menggulingkan pemerintahan yang bisa menjadi bola liar.
Efriza mengungkapkan, kekuatan barisan Prabowo di DPR RI juga menjadi pertahanan mencegah adanya bola liar dari pihak-pihak yang menginginkan Prabowo turun dari jabatannya.
“Diyakini DPR juga masih wait and see semata. Suara keras ini, diperkirakan angka terbesar disumbang dari residu pasca pilpres, meski mulai adanya yang baru-baru ini pemilih prabowo yang mulai kecewa,” terang Efriza.
Efriza memperkirakan suara-suara kritis yang mengemuka saat ini sebagian besar masih berasal dari residu kontestasi pascapemilihan presiden.
Namun, Efriza juga mencatat mulai muncul kekecewaan dari sebagian pemilih Prabowo yang sebelumnya memberikan dukungan pada Pilpres 2024.
Menurut dia, kekecewaan tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi dan persepsi terhadap kinerja kepemimpinan pemerintah.
Sejumlah persoalan yang telah menjadi sorotan publik antara lain terkait penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak, serta merangkaknya harga berbagai kebutuhan pokok juga ditengarai menjadi faktor munculnya kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.
Sementara itu, wacana kenaikan harga minyak goreng bersubsidi MinyaKita juga dinilai berpotensi menambah keresahan masyarakat.
Kondisi tersebut, menurut Efriza, menjadi salah satu faktor yang turut memicu meningkatnya kritik terhadap pemerintah di ruang publik.
Efriza menambahkan, gelombang kritik yang berkembang saat ini belum dapat disimpulkan sebagai gerakan politik terorganisasi yang mampu mengancam stabilitas pemerintahan.
“Yang terlihat saat ini masih berupa narasi dan ekspresi ketidakpuasan publik, belum menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pemerintahan,” tutup Efriza.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah massa berbagai kampus se-jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan bunderan Hotel Indonesia (HI) Jumat (12/6/2026).
Adapun aksi demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk sikap dan tuntutan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap telah gagal mensejahterakan rakyat.
Dalam keteranganya, Ketua BEM UI Yalathof Ma’shum mengatakan, gerakan unjuk rasa ini digelar sebagai respon kritik keras pada pemerintahan Presiden Prabowo mengenai kondisi ekonomi yang semakin lama terus melemah.
Sosok yang akrab disapa Athof itu menilai, pemerintah saat ini hanya mementingkan membangun citra saja tanpa ada aksi nyata untuk mendorong Indonesia keluar dari zona krisis ekonomi.
Menurut Athof, pemerintah justru terkesan melakukan pemborosan ditengah krisis ekonomi dan juga pelemahan rupiah dengan hanya mementingkan program-program seremoni yang menghamburkan APBN.
“Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” tegas Athof.
“Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab,” sambung Athof.
Di sisi lain, Athof menyayangkan sikap pemerintah yang ditengarai justru membatalkan pungutan ke para pengusaha mengenai royalti mineral dan batu bara (Minerba) melalui PP Nomor 20 tahun 2026.
Padahal saat ini kondisi ekonomi rakyat sedang terjepit imbas atas pelemahan nilai tukar rupiah pada dolar.
“Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya. Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya,” sambung Athof.
Athof membeberkan alasan soal keputusan BEM UI dan sejumlah kampus se-jabodetabek mengenai keputusan untuk menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini.
Athof menyebut, alasan menggelar aksi unjuk rasa itu tidak terlepas dari kondisi rupiah yang melemah, PHK massal, pemborosan APBN di dua program unggulan Presiden Prabowo yakni MBG dan Kopdes.
Selain itu, lanjut Athof, kebijakan pemerintah yang membuka ruang penempatan posisi militer di ruang sipil juga menjadi bagian dari poin tuntutan demonstrasi tersebut.
“Semua itu lah yang membuat kami harus turun ke jalan,” tutup Athof.
