PravadaNews – Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk memperkuat alokasi anggaran penanganan krisis iklim dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI Tahun Anggaran 2027.
Menurut Eddy, tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, mulai dari meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, ancaman banjir dan kekeringan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup, membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai agar program mitigasi dan adaptasi iklim dapat berjalan lebih efektif.
Eddy menilai penguatan anggaran menjadi langkah penting untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memastikan berbagai kebijakan pengendalian perubahan iklim dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat nasional maupun daerah.
Untuk itu, Eddy mengingatkan, tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim sehingga memerlukan dukungan anggaran yang lebih kuat.
“Salah satu problem terbesar kita adalah masalah krisis iklim. Saya sudah tidak mau menyebutnya lagi sebagai perubahan iklim. Kita hari ini sudah satu tahap di atas perubahan iklim, tetapi satu tahap sebelum bencana iklim, yaitu krisis iklim,” ujar Eddy dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat dan jajaran yang digelar di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Eddy, besarnya ancaman krisis iklim perlu direspons dengan penguatan politik anggaran yang memadai. Eddy menilai, alokasi anggaran yang selama ini diberikan untuk penanganan perubahan iklim masih relatif kecil dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi.
“Jadi saya mohon agar ada penguatan bagi sektor anggaran terkait perubahan atau saya bahasakan itu krisis iklim,” tegasnya.
Legislator Fraksi PAN tersebut mengapresiasi adanya tambahan anggaran yang diusulkan dalam pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2027. Namun demikian, porsinya masih perlu ditingkatkan agar program mitigasi perubahan iklim dapat berjalan lebih optimal.
“Saya memang sudah melihat adanya tambahan yang diusulkan di dalam pagu anggaran 2027, tetapi kalau kita presentasikan itu 3,6 persen dari total pagu anggaran yang akan diajukan. Mudah-mudahan bisa ada peningkatan penguatan sehingga kita bisa melakukan penguatan terhadap mitigasi perubahan iklim,” pungkas Eddy.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menerima masukan dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) terkait konsep supremasi ekologis sebagai penguatan kerangka Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim yang tengah disiapkan untuk diajukan ke DPR RI.
Diskusi berlangsung dalam audiensi antara Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, dengan Chief Executive Officer IOJI sekaligus Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mas Achmad Santosa, di kantor KLH/BPLH Plaza Kuningan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
“Rencananya kami akan launching Pertobatan Nasional pada Agustus 2026. Kick off-nya kalau perlu akan dilakukan dengan kegiatan menanam pohon di pinggir jurang lubang bekas tambang,” ujar Jumhur.
Menteri Jumhur menyatakan sepakat dengan gagasan supremasi ekologis yang disampaikan Mas Achmad Santosa, dan membuka kemungkinan tindak lanjut melalui Forum Group Discussion (FGD) yang membahas kegiatan eksplorasi di laut dan sungai agar tidak merusak lingkungan.
