PravadaNews – Penurunan harga garam membuat petambak Madura menghadapi tantangan besar dalam segi penjualan. Persoalan tersebut semakin terasa ketika masyarakat setempat masih menjadi pemasok bahan mentah. Sedangkan nilai tambah pengolahan lebih banyak tercipta di luar daerah produksi.
Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Safi menilai, penelitian perguruan tinggi perlu diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi petambak garam.
“Riset harus melahirkan nilai tambah. Tidak cukup hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan, pengembangan teknologi, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” ujar Safi dalam keterangan resmi UTM, dikutip Senin (3/8/2026).
Menurutnya, penelitian tidak cukup hanya menghasilkan teknologi peningkatan mutu. Hasil riset juga perlu dapat digunakan petambak sesuai dengan kondisi produksi di lapangan.
Penerapan teknologi ini diharapkan membantu garam rakyat memenuhi standar pasar. Namun, peningkatan kualitas tetap membutuhkan pembeli agar manfaatnya dapat dirasakan petambak.
Karena itu, Safi menyoroti perbaikan produksi perlu disertai penguatan tata niaga. Pengolahan garam di Madura juga perlu dikembangkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah.
Persoalan tersebut turut disampaikan petambak dalam Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Senin (6/7).
Perwakilan petambak menyebut, masyarakat Madura masih lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku. Mereka belum memperoleh ruang memadai untuk mengembangkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah.
Pada saat yang sama, petambak mengeluhkan penurunan harga garam di tingkat produsen. Kepastian penyerapan hasil panen masyarakat setempat juga masih dipertanyakan.
Keluhan itu diarahkan kepada PT Garam yang dinilai lebih banyak mengandalkan produksi dari lahan perusahaan.
Adapun Anggota BAM DPR RI, Slamet Ariyadi meminta pemerintah memperkuat perlindungan harga sekaligus membantu peningkatan kualitas produksi garam rakyat.
“Negara harus hadir, baik dalam bentuk regulasi yang pasti, penentuan harga, maupun bantuan langsung agar kualitas garam rakyat bisa meningkat menjadi standar industri,” jelas Slamet dalam forum tersebut.
Aspirasi petambak selanjutnya akan dibawa BAM DPR RI sebagai bahan pembahasan kebijakan di tingkat pusat. Persoalan yang menunggu jawaban bukan hanya peningkatan produksi, melainkan kepastian harga, pembelian hasil panen, hingga berkembangnya pengolahan garam di Madura.
