PravadaNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan pengawasan dan dukungan anggaran menjelang pelaksanaannya pada 2027.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk memastikan program tersebut berjalan dengan dukungan pengawasan keamanan pangan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp505 miliar untuk mendukung pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027.
Selain alokasi tersebut, BPOM juga menyiapkan sekitar Rp4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional.
“Yang pertama tentu Makan Bergizi Gratis anak sekolah, kurang lebih Rp505 miliar. Kemudian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita Rp4,5 miliar,” ucap Taruna di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Taruna menjelaskan, anggaran dukungan terhadap program prioritas tersebut akan dijalankan melalui tiga pendekatan utama.
Langkah pertama dilakukan dengan mencegah risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, sekaligus memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta memberikan pendampingan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pendekatan kedua dilakukan melalui pengawasan secara berkala. Kegiatan tersebut mencakup surveilans, pengambilan sampel pangan, hingga pengujian di laboratorium untuk memastikan pangan yang digunakan dalam program MBG memenuhi ketentuan keamanan dan mutu.
Sementara pendekatan ketiga berupa penelusuran dan tindak lanjut perbaikan terhadap berbagai temuan di lapangan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap permasalahan yang ditemukan dapat segera direspons dan diikuti dengan tindakan koreksi.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Perluasan tersebut juga akan diarahkan ke daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi.
Prioritas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program sekaligus memastikan kelompok masyarakat di wilayah dengan tantangan akses dan kebutuhan gizi yang lebih besar tetap memperoleh layanan MBG.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah.
Ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan.
Menurutnya, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak. BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan.
