PravadaNews – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah terjadi bersamaan dengan meningkatnya utang luar negeri (ULN) Bank Indonesia (BI) sepanjang enam bulan pertama 2026. Data menunjukkan ULN BI melonjak dari sekitar 24,67 miliar dolar AS pada akhir Desember 2025 menjadi 42,46 miliar dolar AS pada akhir Juni 2026.
Kenaikan tersebut mencapai sekitar 17,78 miliar dolar AS atau 72% hanya dalam kurun waktu enam bulan. Lonjakan ULN BI itu kemudian disorot karena terjadi saat rupiah berada dalam tekanan akibat kondisi eksternal yang buruk dan kebutuhan valuta asing yang meningkat.
Secara keseluruhan, ULN Indonesia juga meningkat selama periode tersebut. ULN tercatat naik dari 434,3 miliar dolar AS pada akhir Desember 2025 menjadi 454,5 miliar dolar AS pada akhir Juni 2026 atau bertambah sekitar 20,2 miliar dolar AS.
Dari kenaikan tersebut, porsi terbesar berasal dari ULN Bank Indonesia. Sementara ULN pemerintah hanya meningkat sekitar 2 miliar dolar AS, dari 214,3 miliar dolar AS menjadi 216,3 miliar dolar AS dalam periode yang sama.
Kenaikan ULN BI tersebut terjadi ketika bank sentral menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi eksternal semakin menantang setelah harga minyak mentah dunia kembali meningkat seiring memburuknya konflik di Timur Tengah.
Harga minyak Brent bahkan ditutup pada level 102,31 dolar AS per barel pada 1 Oktober 2026. Harga tersebut meningkat sekitar 43% dibandingkan posisi 71,32 dolar AS per barel pada 27 Februari 2026, atau sehari sebelum konflik memasuki fase perang.
Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan kebutuhan dolar AS untuk membiayai impor energi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan tekanan tambahan terhadap transaksi berjalan sekaligus nilai tukar rupiah.
Tekanan terhadap rupiah terlihat ketika nilai tukar kembali bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Bank Indonesia pun perlu melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
“Kalau kita lihat kondisi eksternal, tekanan terhadap rupiah memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan global, terutama pergerakan dolar AS, harga komoditas energi, serta kondisi pasar keuangan internasional,” ujar Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Anthony Budiawan, dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).
Menurut Anthony, kenaikan ULN Bank Indonesia perlu dilihat berdasarkan jenis instrumen dan tujuan penggunaannya. Hal itu karena kenaikan tersebut tidak selalu membuat kondisi keuangan Bank sentral memburuk, sebab struktur kewajiban BI memiliki karakteristik yang berbeda dengan utang pemerintah.
“Yang perlu dilihat bukan hanya besarannya, tetapi instrumen apa yang menyebabkan kenaikan tersebut, berapa jangka waktunya, mata uangnya apa, serta untuk kebutuhan apa. Dari situ baru bisa dilihat apakah ada risiko terhadap stabilitas keuangan maupun nilai tukar,” kata Anthony.
Di sisi lain, kenaikan ULN BI juga perlu dilihat bersamaan dengan posisi cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa tercatat turun dari sekitar 156,5 miliar dolar AS pada Desember 2025 menjadi 146,5 miliar dolar AS pada akhir Agustus 2026.
Kondisi tersebut membuat kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal menjadi perhatian, terutama apabila harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel dalam waktu lama.
Diketahui, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 mencapai USD 453,4 miliar atau sekitar Rp8.086,82 triliun. Angka tersebut tumbuh 4,4 persen secara tahunan, terutama dipengaruhi peningkatan ULN publik yang mencakup pemerintah dan bank sentral.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, meski meningkat, struktur ULN Indonesia masih berada dalam kondisi sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 30,6 persen serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 82,1% dari total ULN.
“Perkembangan tersebut disebabkan peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral,” ujar Ramdan, Selasa (18/8/2026).
Secara rinci, ULN pemerintah tercatat USD 216,3 miliar atau tumbuh 2,9% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama didorong aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga,” kata Ramdan.
Sementara itu, ULN swasta justru mengalami kontraksi 0,6 persen secara tahunan. Utang tersebut terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta pengadaan listrik dan gas dengan pangsa mencapai 79,4% dari total ULN swasta.
BI menyatakan pemerintah dan bank sentral terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Pengelolaan utang diarahkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian nasional.
