PravadaNews – Pemerintah terus berpacu mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan menargetkan sekitar 35 ribu koperasi siap beroperasi hingga akhir 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (14/10/2026), seiring hampir 29 ribu koperasi yang disebut telah mencapai tahap kesiapan pembangunan.
“Sekarang baru selesaikan, kemarin pertama dulu yang kita kerjakan itu adalah pembentukan koperasinya, sudah. Kemudian pembangunan,” ujar Zulkifli.
Pemerintah kini mempercepat pengisian barang kebutuhan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi.
Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas elpiji.
Selain itu, pemerintah menyiapkan penyaluran beras bantuan pangan dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui koperasi.
Penyaluran bantuan pangan masih memerlukan penyelesaian administrasi dan verifikasi data penerima.
Zulkifli menegaskan, percepatan program membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), dan pemerintah daerah.
Pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk mendukung pembangunan hingga operasionalisasi koperasi di seluruh Indonesia.
“Ini kerja besar. Kita mengoordinasikan hampir seluruh kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah, sampai camat dan kepala desa,” kata Zulkifli.
Untuk memastikan kesiapan koperasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan serentak mulai Kamis 15 Oktober 2026.
Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan sarana, ketersediaan barang, serta berbagai kendala yang dapat menghambat operasionalisasi.
Berdasarkan pembagian tim pemantauan, terdapat 107 titik yang menjadi sasaran kunjungan pada 12 dan 15 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan 19 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan, serta sembilan BUMN.
Zulkifli mengatakan, pemantauan akan berlangsung selama satu bulan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program. Pemerintah akan mengidentifikasi koperasi yang telah berjalan baik, kendala yang dihadapi, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Kita akan monitor kegiatan kita selama satu bulan ini, mana yang sudah bagus, mana yang belum, mana yang ada dampak dan sebagainya,” ujar Zulkifli.
Zulkifli menambahkan, pemerintah menyiapkan mekanisme pelaporan rutin untuk mempercepat penanganan persoalan.
Laporan perkembangan akan diterima setiap sore agar kendala yang membutuhkan penanganan segera dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, dirinya mendapat tugas memantau empat titik KDKMP di Bandung, Jawa Barat.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan sistem operasional dan sarana pendukung koperasi telah siap.
“Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ. Manajer sudah bertugas, bangunannya laik pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain,” kata Bima.
Bima menjelaskan, pemeriksaan mencakup ketersediaan barang yang dialokasikan BUMN, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, serta kendaraan pendukung.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan operasional koperasi di daerah.
