PravadaNews – Kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG) nasional saat ini masih bergantung pada pasokan luar negeri. Hal itu terlihat dari porsi impor LPG bahkan mencapai lebih dari 80 persen.
Kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan energi masih dipengaruhi pada perdagangan dan dinamika geopolitik global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, ketergantungan impor LPG menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“LPG kita masih sekitar 80-an persen lebih kita impor, yaitu dari Amerika,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (2/11/2026).
Meskioun begitu, pemerintah kini tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi, apalagi di tengah kondisi geopolitik yang tidak pasti ini, di mana ketegangan masih berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan LPG melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.
Melalui aturan tersebut, pengadaan energi yang sebelumnya dilakukan PT Pertamina (Persero) menggunakan mekanisme business to business (B2B), kini melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) dengan skema government to government (G2G) dan government to business (G2B).
Bahlil menyebut, perubahan mekanisme tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan negara maupun perusahaan pemasok energi. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan sumber pasokan yang dinilai mampu memberikan kepastian pengadaan energi bagi kebutuhan nasional.
Selain mengubah mekanisme pengadaan, pemerintah juga berupaya mencari alternatif negara pemasok untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik global.
Bahlil mengatakan, dirinya akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk mendapatkan kepastian pasokan energi bagi Indonesia.
“Saya akan berangkat ke beberapa negara termasuk India, China, dan beberapa negara untuk saya mendapatkan kepastian pasokan,” kata Bahlil.
Dengan kondisi yang seperti itu, penguatan ketahanan energi menjadi penting mengingat Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas energi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
