PravadaNews – Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan, integritas menjadi fondasi penting yang menentukan keberhasilan sebuah kementerian dalam menjalankan mandatnya.
Kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui kerja keras tidak boleh runtuh akibat praktik korupsi yang mencederai tanggung jawab dan kepentingan rakyat.
Prinsip tersebut ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap korupsi di lingkungan kementeriannya.
Maruarar mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga integritas, memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, serta merawat kepercayaan publik yang telah dibangun selama dua tahun terakhir.
Bagi Maruarar, pencapaian kementerian bukan hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga dari kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
“Saya tidak akan pernah toleransi sama korupsi. Karena kepercayaan ini semua, tentu kepercayaan dari Tuhan, dari Presiden, DPR, dan masyarakat. Jangan kita sudah setengah mati ya dua tahun ini membangun reputasi, membangun kepercayaan dari semua ekosistem. Tapi ada segelintir dari kita yang merusak kepercayaan, itu sangat memalukan,” kata Maruarar dikutip Sabtu (24/10/2026).
Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan, tindakan tegas akan diberikan apabila ditemukan praktik korupsi di lingkungan kementeriannya.
Ara juga meminta pegawai menjaga nama baik keluarga dan institusi dalam menjalankan tugas.
“Kalau pun itu terjadi, teman-teman tahu saya tidak pernah toleransi terhadap korupsi, dan pasti tindakannya sangat tegas dan keras. Jaga nama baik keluarga kita semua,” ujar Ara.
Selain integritas, Maruarar menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program perumahan.
Ara mendorong pengawasan publik, termasuk melalui media dan lembaga swadaya masyarakat, sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas kementerian.
“Semua anggaran dibuka, silakan tidak perlu ada yang ditakuti. Kalau kita tidak korupsi kenapa kita perlu takut,” ucap Ara.
Menteri PKP tersebut juga meminta seluruh jajaran bekerja keras mencari solusi atas berbagai persoalan pelaksanaan program perumahan.
Ara menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, pemanfaatan teknologi, serta terobosan untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Ara menyatakan, keberhasilan kementerian membutuhkan kerja sama seluruh unsur organisasi, mulai dari pejabat hingga pegawai pendukung.
Karena itu, Maruarar mengajak seluruh jajaran membangun tim yang solid dalam menjalankan program perumahan bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel memaparkan capaian program perumahan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Hingga 15 Oktober 2026, total capaian program melalui APBN dan ekosistem perumahan mencapai 1.790.081 unit.
Didyk mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi Kementerian PKP dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan sektor perumahan.
Menurut Didyk, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan nasional.
“Kita memiliki program APBN, dan non-APBN atau ekosistem perumahan. Ini adalah sinergi antara Kementerian PKP sebagai kementerian lembaga dengan seluruh kementerian dan stakeholder di bidang perumahan,” ujar Didyk.
Didyk menyampaikan, kementeriannya terus mempercepat pelaksanaan program untuk mengejar target penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
Kementerian PKP menargetkan penyerapan anggaran melampaui 96 persen dan mengupayakan realisasi mencapai 97 persen.
