PravadaNews – Negara-negara yang tergabung dalam BRICS menyuarakan keprihatinan serius atas meningkatnya penerapan tarif sepihak dan langkah-langkah non-tarif yang mendistorsi perdagangan.
Penerapan tarif tersebut dinilai telah melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selain itu, negara BRICS mengecam langkah-langkah koersif sepihak yang melanggar hukum internasional.
Deklarasi New Delhi, yang diadopsi pada KTT BRICS ke-18 di India pada Sabtu (12/9/2026), menekankan perlunya upaya yang lebih kuat dalam pencegahan konflik, khususnya dengan mengatasi akar penyebab konflik, sebagaimana dilaporkan India Today, melansir Kantor Berita IRNA, Minggu (13/9/2026).
Negara-negara anggota menegaskan kembali komitmen mereka untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai melalui dialog, konsultasi, dan diplomasi.
Selain itu, mereka menyerukan tatanan internasional yang lebih representatif, demokratis, dan multipolar yang berlandaskan Piagam PBB dan hukum internasional, serta mendorong representasi yang lebih besar bagi pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang.
Negara-negara BRICS mengecam sanksi ekonomi sepihak dan sanksi sekunder, dengan menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum internasional serta memperingatkan dampaknya yang dapat merugikan pembangunan, ketahanan pangan, kesehatan, dan hak asasi manusia.
Deklarasi tersebut juga mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya penggunaan tarif sepihak, hambatan non-tarif, dan langkah-langkah proteksionis yang mengganggu perdagangan global serta rantai pasokan.
Terkait konflik global, BRICS menyerukan dialog, diplomasi, diplomasi preventif, dan mediasi sebagai sarana efektif untuk menyelesaikan sengketa dan konflik internasional.
Secara keseluruhan, Deklarasi New Delhi menekankan peran kelompok BRICS yang semakin luas dalam tata kelola global, kerja sama ekonomi, dan penyelesaian konflik.
