PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati penanganan dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut proses pembuktian menjadi dasar lembaganya menentukan langkah berikutnya. Setyo mengatakan KPK turut men...
PravadaNews – Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kejagung telah menyiapkan dua tim penyidik untuk menghadapi permohonan tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan kesiapa...
PravadaNews – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Status penahanannya tetap sebagai tahanan rumah tahanan negara (rutan). Hakim menilai kebutuhan medis Yaqut masih dapa...
PravadaNews – Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Penyidik terbaru memeriksa enam orang saksi dalam perkara tersebut. Penyidik memeriksa saksi untuk perkara dugaan korupsi tata kelola MBG pe...
PravadaNews – Tim kuasa hukum mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan seluruh permohonan praperadilan. Mereka mempersoalkan sejumlah tindakan hukum dalam perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yan...
PravadaNews – Kubu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024. Mereka menilai dakwaan tersebut mengabaikan kewenangan Yaqut sebagai Menteri Agama. Penilaian itu disamp...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ikut mengawasi penyaluran bantuan pemerintah bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan. Ketu...
PravadaNews – Hakim disebut sebagai benteng terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui jalur hukum. Namun, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai posisi tersebut hanya dapat diwujudkan jika hakim mendapat pengawasan yang kuat, berlapis, dan dilakukan secara b...
PravadaNews – Kenaikan remunerasi hakim hingga 280 persen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dinilai belum cukup untuk memberantas praktik mafia peradilan. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai persoalan tersebut memiliki akar masalah yang jau...
PravadaNews – Supremasi hukum yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi persoalan ketimpangan dalam praktik penegakan hukum. Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai masyarakat kecil yang tidak memiliki sumber daya kerap berada pada posisi yang lebih lemah keti...
