PravadaNews – Perubahan lanskap informasi di Indonesia berlangsung semakin cepat seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penetrasi internet di berbagai daerah. Jika sebelumnya masyarakat mengandalkan media konvensional sebagai sumber utama informasi, kini med...
PravadaNews – Penurunan jumlah pengangguran di Indonesia sebagai tanda bahwa kebijakan ekonomi yang didorong pemerintah telah memberikan peluang lapagan pekerjaan bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat 7,2...
PravadaNews – Isu perombakan kabinet kembali mencuat di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Spekulasi mengenai reshuffle mulai menjadi perhatian publik, terutama terkait kemungkinan perubahan susunan menteri dalam menjalankan agenda pemerintahan. Namun, hingga saa...
PravadaNews – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada kuartal II-2026 dinilai sebagai sinyal positif. Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun menilai, kebijakan ekonomi pemerintah sudah pada koridor yang benar. “Fondasi ekonomi domestik kita terbukti sangat tangg...
PravadaNews – Komisi X DPR RI merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief menekankan bahwa kebutuhan dunia pendidikan masih sangat besa...
PravadaNews – Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital, tantangan menjaga kualitas demokrasi semakin kompleks. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat yang sama hoaks, disinformasi, hingga berbagai bentuk pelanggaran pemilu juga semakin mudah ber...
PravadaNews – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran pendidikan merupakan langkah yang tepat. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad mengatakan, pembiayaan MBG bukan merupakan komponen u...
PravadaNews – Pemalsuan beras fortifikasi yang menjadi temuan Kementerian Pertanian (Kementan) bukan sekadar pelanggaran perdagangan biasa. Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani mengatakan, pemalsuan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat rentan. “Pemalsuan atau ...
PravadaNews – Komisi IV DPR RI menyoroti temuan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait 12 dari 15 merek beras fortifikasi tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani mengatakan, penjualan beras fortifikasi tanpa sertifikat SNI akan merugikan k...
PravadaNews — Komisi III DPR RI kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di masa reses. Pembahasan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi III menghadi...
