PravadaNews – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengusulkan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada sekolah anak-anak Indonesia di Jeddah, Arab Saudi mendapat kritik keras dari berbagai pihak.
Adapun BGN mengklaim usulan itu didapat berdasarkan permintaan dari anak-anak Indonesia yang bersekolah di Jeddah, Arab Saudi.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemerataan program di Indonesia sebelum mempertimbangkan bagi siswa sekolah Indonesia di Arab Saudi.
Sebaiknya pemerintah melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada pada program MBG yang selama ini sudah berjalan.
“Menurut hemat saya, kita urus dulu yang di dalam negeri, masih banyak anak sekolah di dalam negeri yang belum mendapatkan jatah MBG,” kata Irma kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Di sisi lain, Irma juga menekankan
bahwa masih banyak anak sekolah di berbagai daerah yang saat ini kondisinya belum menerima manfaat MBG.
Bagi Irma, perluasan program ke luar negeri sebaiknya dilakukan setelah pemerintah telah dapat membuktikan efektivitas MBG dalam mencapai tujuan utamanya di dalam negeri.
Salah satunya, yakni termasuk meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting di seluruh wilayah di Indonesia.
“Fokus dululah urus yang di dalam negeri agar fungsi MBG di dalam negeri dibuktikan, betul-betul meningkatkan imunitas anak dan IQ anak juga menurunkan tingkat kelahiran anak stunting dengan fokus pada nilai gizi yang didistribusikan setiap SPPG,” ujar Irma.
Irma berpendapat, BGN perlu lebih dulu menunjukkan hasil distribusi makanan bergizi melalui satuan pelayanan yang telah dibentuk benar-benar berdampak pada kesehatan, daya tahan tubuh, dan perkembangan kognitif anak-anak Indonesia.
Di sisi lain, Irma mengingatkan mengenai adanya pertimbangan fiskal yang harus diperhitungkan apabila program diperluas ke luar negeri.
Irma menegaskan, jika pemerintah membuka akses bagi anak-anak pekerja migran di satu negara, tuntutan serupa berpotensi muncul dari komunitas pekerja migran Indonesia di negara lain.
“Jika bicara hak, anak-anak buruh migran Indonesia di seluruh dunia juga berhak mendapatkan program yang sama,” tegas Irma.
Selain itu, Irma mempertanyakan terkait kemampuan negara untuk membiayai dan juga mengawasi pelaksanaan program di berbagai negara tersebut.
Irma mencontohkan Malaysia, yang memiliki populasi pekerja migran Indonesia jauh lebih besar dibanding Arab Saudi, sebagai wilayah yang kemungkinan juga akan menuntut perhatian serupa jika nantinya program tersebut direalisasikan.
“Lihat juga kemampuan fiskal negara untuk bisa melaksanakan itu, belum lagi nanti kontrolnya di tiap negara yang minta juga. Nggak usah jauh-jauh ke Saudi, anak-anak BMI di Malaysia jauh lebih banyak dan butuh perhatian,” pungkas Irma.
Sebelumnya, wacana pemberian MBG di sekolah anak di Jeddah muncul setelah Kepala BGN, Dadan Hindayana melakukan kunjungan.
Dalam kunjungan tersebut, Dadan bertemu dengan siswa dan tenaga pengajar yang diklaim menyambut positif kemungkinan penerapan program tersebut.
Menurut Dadan, sekitar 1.081 anak pekerja migran Indonesia saat ini menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Dadan menilai, MBG dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung masa depan mereka.
“Mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman temannya di Indonesia,” ujar Dadan.
Dadan mengatakan para siswa menyampaikan keinginan untuk memperoleh manfaat yang sama seperti yang telah diterima anak-anak di Indonesia melalui program tersebut.
Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa gagasan itu masih berada pada tahap awal dan belum menjadi kebijakan resmi.
Dadan menambahkan, usulan itu akan terlebih dahulu dilaporkan lebih dulu ke Presiden Prabowo Subianto agar diharapkan dapat mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.
“Jadi nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah Indonesia Jeddah,” ungkap Dadan.
“Dan juga mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia dan di kebun-kebun dan sebagainya, ini bisa menjadi suatu pilot project,” tandas Dadan.
