PravadaNews — Anggota Komisi V DPR RI Irmawan meminta pemerintah memastikan hak penumpang tetap terpenuhi di tengah gangguan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Irmawan menilai keselamatan penerbangan memang harus menjadi prioritas, tetapi kebutuhan penumpang tidak boleh diabaikan.
Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sektor perhubungan udara. Sebanyak delapan bandara dilaporkan ditutup sementara karena kondisi tersebut.
Irmawan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengawasi maskapai yang terdampak penutupan bandara. Pengawasan diperlukan agar penumpang memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keselamatan memang harus menjadi prioritas, tetapi pemerintah juga harus hadir memastikan hak dan kebutuhan para penumpang yang terdampak tetap terpenuhi,” ujar Irmawan di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, pelayanan kepada penumpang harus tetap berjalan selama penerbangan terganggu.
Irmawan menilai penumpang tidak boleh menghadapi prosedur rumit untuk mendapatkan haknya. Pengembalian biaya maupun kompensasi harus memiliki proses yang jelas dan tidak berlarut-larut.
“Penumpang jangan sampai sudah mengalami kerugian karena perjalanan terganggu, kemudian tetap harus bersusah payah mendapatkan haknya,” tegasnya.
Politisi Partai PKB itu juga meminta Kemenhub memastikan maskapai memberikan pelayanan sesuai aturan.
Perhatian juga perlu diberikan kepada penumpang yang harus menunggu akibat penutupan bandara. Irmawan meminta pengelola bandara dan maskapai memastikan fasilitas pendukung tetap tersedia.
Fasilitas tersebut mencakup ruang tunggu, toilet, tempat ibadah atau musala, serta fasilitas dasar lainnya. Kebersihan dan kenyamanan juga harus diperhatikan apabila penumpang menunggu dalam waktu lama.
Selain fasilitas, Irmawan menyoroti pentingnya informasi mengenai kondisi penerbangan. Ia meminta informasi disampaikan secara cepat, akurat, berkala, dan melalui saluran resmi.
“Penumpang memerlukan kepastian agar dapat menentukan langkah selanjutnya,” ujar Irmawan. Menurutnya, informasi yang tidak jelas atau hoaks justru dapat membuat masyarakat semakin panik.
Irmawan juga meminta koordinasi antara Kemenhub, pengelola bandara, maskapai, dan instansi terkait diperkuat selama kondisi darurat. Setiap perubahan status penerbangan harus segera disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
Delapan bandara yang dilaporkan terdampak yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Raden Inten II, Husein Sastranegara, Budiarto, Pondok Cabe, Taufik Kiemas, dan Atung Bungsu. Bandara-bandara tersebut berada di Tangerang, Jakarta, Lampung, Bandung, Tangerang Selatan, hingga Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Kementerian Perhubungan terus menyesuaikan operasional penerbangan dan menyiapkan sejumlah bandara alternatif untuk menjaga konektivitas penerbangan dengan tetap mengutamakan keselamatan.
“Penyesuaian operasional penerbangan dilakukan secara dinamis mengikuti kondisi aktual di lapangan dan perkembangan sebaran abu vulkanik,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
