PravadaNews – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mendorong pemerintah untuk membangun kebijakan ketahanan pangan nasional melalui pendekatan yang lebih berpihak kepada petani dan masyarakat dengan memberikan berbagai insentif yang mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan mereka.
Menurut Mulyadi, upaya mewujudkan kemandirian pangan tidak seharusnya hanya mengandalkan pembatasan pemanfaatan lahan atau kebijakan yang bersifat memaksa, melainkan perlu didukung strategi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Dengan memberikan kemudahan, dukungan, dan kepastian bagi para pelaku sektor pertanian, kebijakan ketahanan pangan diyakini akan berjalan lebih efektif sekaligus mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian.
Terlebih, Mulyadi menilai, kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak dapat dilepaskan dari aspek nilai ekonomis pemanfaatan ruang.
“Sebetulnya konsep pemanfaatan ruang itu berbasis nilai ekonomis. Kalau memang selama ini tidak ada insentif buat petani, bagaimana kalau secara ekonomis lahan yang mahal itu dipaksa jadi lahan pertanian? Bagaimana logikanya?” ujar Mulyadi dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (9/6/2026).
Mulyadi mencontohkan sejumlah daerah yang memiliki karakter ekonomi berbeda, seperti Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata.
Menurut Mulyadi, kebijakan perlindungan lahan pertanian perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan ekonomi daerah agar tidak menimbulkan benturan dengan realitas di lapangan.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menilai, keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang dipertahankan, tetapi juga oleh tingkat kesejahteraan petani dan daya tarik sektor pertanian bagi generasi muda.
Meski begitu, Mulyadi memandang, rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan komoditas strategis.
“Kalau kita tanya sekarang, siapa yang mau jadi petani? Tidak ada yang menunjuk. Tidak menarik bagi mereka (generasi muda) jadi petani,” kata Mulyadi.
Oleh karena itu, Mulyadi menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian, sehingga masyarakat memiliki dorongan untuk tetap mempertahankan lahan produktif dan berusaha di sektor tersebut.
Mulyadi juga mengusulkan adanya mekanisme insentif bagi petani yang bersumber dari kebijakan pemanfaatan ruang. Menurut Mulyadi, sejumlah negara menerapkan skema kompensasi atau pungutan tertentu dari perubahan fungsi lahan yang kemudian dialokasikan kembali untuk mendukung sektor pertanian.
“Kalau memang ada perubahan lahan, mungkin ada mekanisme yang hasilnya digunakan untuk memberikan insentif kepada petani,” ujar Mulyadi.
Lebih lanjut, Mulyadi mengingatkan, target ketahanan pangan nasional harus dibangun di atas partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela dan didukung oleh kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
“Cita-cita ketahanan pangan itu betul-betul harus berbasis sukarela dari masyarakat. Voluntary sifatnya, bukan pemaksaan, ditakuti-takuti atau dipaksa,” tegas Mulyadi.
