PravadaNews – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Dukungan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi politik masyarakat, memperkuat kualitas partisipasi pemilih, serta membangun demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkesinambungan, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi, sehingga mampu berpartisipasi secara cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam setiap penyelenggaraan pemilu.
Dukungan tersebut disampaikan Presidium Nasional KIPP Indonesia, Andrian Habibi saat menghadiri Diskusi Publik dan Sosialisasi bertema “Perempuan Berdaulat, Demokrasi Bermartabat: Menguatkan Partisipasi dan Kepemimpinan Politik Perempuan” yang diselenggarakan melalui kerja sama KPU RI dan Berani Project Indonesia di Gedung Serbaguna Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (21/7/2026).
Menurut KIPP Indonesia, masa non-tahapan pemilu dan pemilihan merupakan momentum strategis untuk memperkuat pendidikan pemilih secara berkelanjutan.
Selama ini, pendidikan kepemiluan cenderung meningkat menjelang pelaksanaan pemungutan suara, sementara pada periode di luar tahapan masih terdapat ruang yang sangat besar untuk memperluas literasi demokrasi masyarakat.
Presidium Nasional KIPP Indonesia, Andrian Habibi menilai, pendidikan pemilih berkelanjutan tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga mempersiapkan warga negara untuk mengambil peran yang lebih luas dalam demokrasi.
“Masa non-tahapan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pendidikan pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan kesempatan belajar yang berkelanjutan agar tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga memiliki kesiapan menjadi peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, maupun pegiat demokrasi,” ujar Andrian.
KIPP Indonesia menilai program pendidikan pemilih yang dijalankan KPU RI juga dapat memperkuat Program Relawan Demokrasi yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat.
Untuk memperluas jangkauan pendidikan demokrasi, KIPP Indonesia mendorong kolaborasi yang lebih luas antara KPU RI dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemantau pemilu dan organisasi pers.
Menurut Andrian, model kerja sama seperti yang dilakukan KPU RI dan Berani Project Indonesia dapat diperluas dengan melibatkan seluruh lembaga pemantau pemilu yang terdaftar secara resmi.
“Pemantau pemilu memiliki pengalaman panjang dalam mengawal proses demokrasi. Mereka dapat menjadi mitra strategis KPU dalam menyebarluaskan pendidikan pemilih dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat,” kata Andrian.
Selain itu, KIPP Indonesia juga memandang organisasi pers sebagai mitra penting dalam memperkuat pendidikan demokrasi. Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun literasi publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
“Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, dan organisasi pers perlu terus diperkuat karena ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi,” jelas Andrian.
KIPP Indonesia menegaskan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses ruang-ruang demokrasi.
Kelompok tersebut meliputi perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, masyarakat adat, nelayan, petani, buruh, pemilih muda, serta organisasi kepemudaan seperti pramuka.
Menurut Andrian, pendidikan demokrasi harus menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu membuka akses informasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik.
“Pendidikan pemilih berkelanjutan harus dirasakan oleh perempuan, kelompok marjinal, nelayan, petani, buruh, dan generasi muda. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami dan terlibat dalam proses demokrasi,” tutur Andrian.
