PravadaNews – Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, terutama pada aspek konektivitas digital.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia, dikutip Sabtu (18/7/2026), Lanny Jaya berstatus sebagai daerah sangat tertinggal.
Tak hanya itu, Lanny Jaya mencatatkan persentase penduduk pengguna internet hanya 0,11 persen, menunjukkan akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas.
Rendahnya tingkat penggunaan internet tersebut menjadi gambaran belum meratanya infrastruktur telekomunikasi di wilayah pegunungan Papua.
Kondisi ini berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai layanan penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, informasi publik, hingga peluang ekonomi digital yang kini berkembang pesat di berbagai daerah.
Selain keterbatasan akses internet, indikator pendidikan di Lanny Jaya juga masih memerlukan perhatian. Tingkat partisipasi pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebesar 69,21 persen, sedangkan partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 50,36 persen.
Angka tersebut menunjukkan masih banyak anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Keterbatasan sarana pendidikan turut menjadi salah satu penyebabnya. Hanya 12,92 persen desa yang memiliki sekolah dasar (SD), sedangkan desa yang memiliki sekolah menengah pertama hanya 7,02 persen.
Meski demikian, sebanyak 61,8 persen desa tercatat memiliki akses yang relatif mudah menuju SMP, meskipun sebagian masyarakat masih harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh layanan pendidikan.
Di sektor kesehatan, tantangan yang dihadapi bahkan lebih besar. Hanya 0,84 persen desa yang memiliki dokter, sementara desa yang memiliki fasilitas kesehatan baru mencapai 10,11 persen.
Walaupun demikian, sekitar 66,57 persen desa dinilai relatif mudah menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah sekitar.
Kondisi terbatasnya tenaga medis berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu dan anak. Data menunjukkan hanya 27,98 persen perempuan berusia 15–49 tahun yang melahirkan dalam dua tahun terakhir memperoleh bantuan tenaga penolong persalinan.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.
Di sisi lain, cakupan imunisasi dasar lengkap bagi balita mencapai 69,75 persen. Meskipun lebih baik dibandingkan sejumlah indikator lainnya, angka tersebut masih menunjukkan sekitar tiga dari sepuluh balita belum memperoleh imunisasi lengkap sesuai program pemerintah.
Pada sektor ekonomi, struktur mata pencaharian masyarakat masih sangat bergantung pada sektor primer. Penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian hanya mencapai 3,35 persen, memperlihatkan masih terbatasnya diversifikasi lapangan pekerjaan di luar pertanian tradisional.
Sementara itu, porsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non-makanan mencapai 39,58 persen, yang dapat mencerminkan mulai berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, transportasi, komunikasi, maupun kebutuhan lainnya di luar konsumsi pangan.
Akses terhadap layanan dasar juga masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun 93,4 persen rumah tangga telah menikmati layanan listrik, penggunaan telepon baru mencapai 20,49 persen rumah tangga.
Rendahnya kepemilikan sarana komunikasi tersebut sejalan dengan sangat minimnya penggunaan internet di wilayah ini.
Persoalan mendasar lainnya adalah akses terhadap air bersih. Data menunjukkan hanya 2,17 persen rumah tangga yang menggunakan air bersih.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena ketersediaan air bersih merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan masih perlu terus dipercepat. Baru 4,21 persen desa yang memiliki permukaan jalan utama beraspal.
Keterbatasan infrastruktur transportasi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Meski demikian, kondisi sosial di Lanny Jaya relatif kondusif. Sebanyak 96,63 persen desa tidak mengalami bencana, sementara 99,44 persen desa tercatat tidak mengalami konflik sosial. Stabilitas tersebut menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Melihat berbagai indikator tersebut, pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya masih membutuhkan perhatian yang komprehensif.
Pemerataan jaringan internet dan telekomunikasi menjadi salah satu prioritas agar masyarakat dapat mengakses layanan digital, pendidikan daring, informasi publik, hingga peluang ekonomi berbasis teknologi.
Selain itu, peningkatan jumlah sekolah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, penyediaan air bersih, serta pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan dukungan pembangunan yang berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, diharapkan Lanny Jaya mampu mengejar ketertinggalan dan mempercepat transformasi menuju daerah yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.
