PravadaNews – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% secara tahunan atau (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
Pertumbuhan tersebut bahkan disebut berpotensi bersifat semu karena ditopang oleh belanja pemerintah untuk sejumlah program prioritas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan II-2026. Angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 yang mencapai 5,61%.
Secara kumulatif, ekonomi nasional tumbuh 5,45% sepanjang semester I-2026. Konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi 53,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meski pertumbuhannya melambat menjadi 5,06%.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai terdapat ketidaksinkronan antara sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah dengan kondisi penjualan riil masyarakat.
Menurutnya, perbedaan tersebut perlu dicermati untuk melihat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi pertumbuhan ekonomi 5,29% secara year-on-year, tapi kalau dilihat sebagian besar itu boros. Untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, belanja MBG, KDMP, termasuk pick-up untuk Operasional Koperasi Desa Merah Putih. Makanya kami menemukan ada yang enggak sinkron,” kata Bhima.
Bhima menyoroti data sektor perdagangan yang menurut BPS tumbuh 6,3% secara tahunan pada triwulan II-2026. Namun, menurut dia, angka tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan data penjualan eceran atau penjualan riil yang diterbitkan Bank Indonesia.
“Kalau dicek dari data penjualan riil Bank Indonesia, itu semuanya negatif tiga bulan berturut-turut selama kuartal II-2026,” ujar Bhima.
Bhima menduga salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut berkaitan dengan pencatatan sejumlah aktivitas pengadaan dalam sektor perdagangan dan distribusi.
Bhima mencontohkan pengadaan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menurutnya ikut tercatat dalam pos perdagangan dan distribusi.
“Kenapa ini bisa enggak sinkron? Salah satunya karena pick-up KDMP dan truk KDMP dimasukkan dalam pos perdagangan distribusi, padahal kan itu impor. Dampaknya juga enggak terlalu besar buat ekonomi,” kata Bhima.
Menurut Bhima, perbedaan antara indikator makro dan kondisi penjualan riil tersebut menunjukkan perlunya melihat lebih jauh sumber pertumbuhan ekonomi. Ia menilai pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah berisiko menghasilkan pertumbuhan yang tidak cukup kuat dirasakan masyarakat.
“Nah, cara-cara beginilah akhirnya pertumbuhan ekonomi semu,” jelas Bhima.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai konsumsi masyarakat masih banyak ditopang kelompok menengah atas. Kelompok tersebut dinilai memiliki bantalan finansial yang lebih kuat ketika terjadi tekanan ekonomi.
“Secara kelompok masyarakat, kalau menurut aku sih ini lebih banyak memang ditopang oleh menengah ke atas,” kata Eko.
Sementara itu, kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah bawah dinilai lebih rentan terhadap gejolak ekonomi. Keterbatasan tabungan membuat kelompok tersebut memiliki ruang yang lebih sempit untuk mempertahankan konsumsi ketika pendapatan mengalami tekanan.
“Tetapi di menengah bawah atau khususnya masyarakat bawah itu kemudian tekanan itu sudah sangat terasa. Karena memang ketika ada tekanan ekonomi, ya yang pertama kali terdampak adalah yang tabungannya tipis atau bahkan tidak punya tabungan,” ujar Eko.
Dengan demikian, angka pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada triwulan II-2026 tidak hanya perlu dilihat dari besaran pertumbuhannya. Kualitas pertumbuhan, sumber pertumbuhan, serta sejauh mana peningkatan aktivitas ekonomi dirasakan kelompok masyarakat bawah menjadi persoalan yang juga perlu diperhatikan.
