PravadaNews – Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta disebut melampaui capaian nasional pada kuartal III 2026. Perekonomian Ibu Kota tumbuh sebesar 5,87 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,47 persen.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam menjadikan Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan atau epicenter of event.
Menurutnya, penyelenggaraan berbagai acara di Jakarta memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian daerah. Hal tersebut juga terlihat dalam data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ini mencerminkan bahwa apa yang kami lakukan dengan yang saya sebut *epicenter of event* itu dampaknya terlihat, terpotret dari apa yang kemudian dirilis oleh BPS,” ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Melalui strategi tersebut, Pemprov DKI menggerakkan sejumlah sektor usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan. Sektor tersebut meliputi pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga perdagangan.
Peningkatan aktivitas penyelenggaraan acara dan kunjungan masyarakat di Jakarta diharapkan dapat menjadi perputaran uang sekaligus memberikan dampak terhadap pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain menjadi pertumbuhan ekonomi, Pemprov DKI juga berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Pramono menyampaikan, inflasi Jakarta berada pada angka 2,52 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah di wilayah Jawa-Bali.
Kata Pramono, pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, daging, cabai, dan bahan pangan lainnya.
“Karena memang dipantau dan dimonitor dengan baik sehingga terjaga. Padahal biasanya Jakarta itu untuk inflasinya paling sensitif. Tapi kali ini kita bisa pertahankan, kita jaga di angka 2,52,” jelas Pramono.
Di samping pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, Pemprov DKI juga mencatatkan perbaikan pada indikator kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Jakarta disebut mengalami penurunan sekitar 6.500 orang.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta turut mengalami peningkatan menjadi 85,88 dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 85,05.
“Karena di Jakarta itu untuk bisa turun sampai dengan kelompok miskin ekstrem 6.500 itu angkanya juga cukup besar,” kata Pramono.
Sejumlah capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan ekonomi dan pembangunan Jakarta sepanjang 2026. Pemprov DKI berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
