PravadaNews – Dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, disebut sebagai konsekuensi dari sikap pemerintah yang dianggap terlalu defensif terhadap kritik masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangannya Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang beberapa kali telah terlihat membela program MBG meski dikritik keras publik telah menimbulkan penilaian negatif ke pemerintah.
Padahal, menurut Efriza, Presiden Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di RI seharusnya lebih serius mendengarkan berbagai keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan program unggulan tersebut.
Padahal, sejak awal publik juga telah menyampaikan kritik sejumlah persoalan mendasar, mulai dari prosedur distribusi yang dinilai masih berantakan hingga kualitas makanan yang dianggap tidak layak diterima penerima manfaat.
“Prabowo mestinya mendengarkan keluhan dari masyarakat terkait prosedur MBG yang berantakan, makanan yang telah dibagikan cenderung tidak layak, serta potensi terjadinya korupsi dalam pelaksanaannya,” ungkap Efriza kepada PravadaNews, pada Senin (8/6/2026).
Baca juga: Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dkk Berstatus Tersangka setelah Diperiksa 13 Jam
Efriza menekankan, kritik itu tidak hanya menyasar kualitas layanan program, tetapi juga menyangkut terhadap pengadaan barang untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sejauh ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan utama program.
Beberapa pengadaan, seperti motor listrik, sepatu, handphone tablet dan kaos kaki, menurutnya turut memunculkan pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Selain itu, Efriza menilai berbagai kejanggalan tersebut juga telah lama memicu desakan publik agar dilakukan perombakan di tubuh BGN, termasuk reshuffle terhadap Dadan Hindayana.
Padahal menurut Efriza jika saat itu pemerintah cepat melakukan restrukturisasi secara menyeluruh, maka lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG tersebut masih bisa segera diselamatkan dari kerugian uang negara akibat korupsi.
Efriza berpendapat terungkapnya dugaan kasus korupsi yang kini menjadi sorotan publik seharusnya dapat menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah terutama BGN.
Efriza menambahkan persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba tapi melainkan berkembang di tengah respons pemerintah yang sejauh ini dianggap cenderung membela, ataupun mendiamkan, bahkan menunjukkan sikap negatif atas kritik yang disampaikan publik.
“Terbongkarnya kasus ini mengerutkan dahi publik. Ini terjadi karena sikap membela, mendiamkan, maupun respons negatif pemerintah, terutama Presiden, terhadap berbagai kritik yang telah lama disampaikan masyarakat,” pungkas Efriza.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyoroti soal adanya dugaan yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua petinggi lainnya.
Adapun dua pejabat tinggi BGN lain yang ditetapkan tersangka oleh Kejagung yakni Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung.
Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Yahya itu menilai, polarisasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang hanya menguntungkan para pentolan-pentolan BGN.
Yahya pun menyayangkan langkah Dadan dkk yang memanfaatkan relasi kuasanya untuk mencari keuntungan pribadi mengeruk uang negara diatas penderitaan rakyat.
“Mestinya mereka mengutamakan masyarakat bukan memanfaatkan jabatan mencari keuntungan,” kata Yahya.
“Termasuk di dalamnya dugaan jual beli titik dapur SPPG yang mulai banyak pengaduan dari masyarakat yang dirugikan,” lanjut Yahya.
Di sisi lain, Yahya mewanti-wanti seluruh pimpinan BGN yang baru agar lebih jujur dan profesional dalam melaksanakan tata kelola anggaran.
Yahya menekankan agar pimpinan baru yang telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto bisa menjalani tugas dengan berintegritas serta bebas dari penyimpangan korupsi anggaran.
Dalam skema yang tengah diusut tersebut, yayasan-yayasan mitra disebut menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.
Dana yang semestinya mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat itu diduga mengalir kepada entitas yang telah diatur sejak awal memenangkan proses penunjukan.
“Saya mengimbau kepada kepala BGN yang baru dan pejabat di lingkungan BGN untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran, harus bersih dan bebas dari korupsi,” tutup Yahya.
