Beranda / ASN

Menjelajahi Tag: ASN

PravadaNews – Selama 1 tahun 9 bulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini timbul permasalahan di pemerintah daerah (Pemda). Di mana, 79 Pemda tidak lagi sanggup untuk membayar gaji pegawai di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai...

PravadaNews – Komisi II DPR RI menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran kebijakan efisiensi anggaran. Setelah resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), para PPPK memiliki hak yang sama untuk memperoleh g...

PravadaNews – Langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebang...

PravadaNews – Sebanyak 67 pegawai di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi 2024 dalam sebuah seremoni yang digelar oleh pemerintah daerah (Pemkab). Penyerahan SK tersebut menjadi langkah awal bag...

PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebanyak lima aparatur sipil negara (ASN) lembaga auditor negara tersebut terjaring dalam operasi yang digelar pada Rabu (...

PravadaNews – Upaya memperkuat integritas birokrasi terus digencarkan pemerintah. Di tengah berulangnya kasus korupsi yang menyeret aparatur negara, KPK bersama Kementerian PANRB akan meluncurkan Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning pada 17 Juni 2026 guna menanamkan ni...

PravadaNews – Anggota Komisi II DPR RI Shintya Sandra Kusuma menyoroti dugaan manipulasi absensi kehadiran yang melibatkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kasus tersebut dinilai mencoreng semangat reformasi birokrasi dan berpotensi merusak keperca...

PravadaNews – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal angkat bicara mengenai nasib status guru honorer yang akan dihapuskan dan hanya bisa melakukan sistem belajar-mengajar hingga 31 Desember 2026. Adapun keputusan pembatasan proses pengajaran guru honorer itu tertuang dalam Sura...