PravadaNews – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, angkat bicara terkait temuan Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengungkap terdapat sekitar 200 ribu anak Indonesia terpapar menjadi korban judi online. Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Dave itu berpen...
PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama di tengah masih besarnya kebutuhan guru di berbagai daerah. Desakan t...
PravadaNews – Komisi X DPR RI menilai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai berjalan efektif dan dapat dijadikan contoh bagi dae...
PravadaNews – Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan pemberantasan judi online menjadi perhatian serius pemerintah dengan terus menindak jaringan pelaku hingga ke akar. Praktik judi online dinilai membawa dampak besar terhadap kondisi sosial masyarakat serta perekonomian kel...
PravadaNews – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah buka suara mengenai langkah Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap bandar judi online jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia. Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Abdullah itu turut mengapresiasi langkah Bareskr...
PravadaNews – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dalam sebuah penggerebekan besar yang mengungkap keterlibatan ratusan warga negara asing (WNA). Dalam ope...
PravadaNews – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, meminta pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan batas maksimal belanja pegawai daerah. Adapun kebijakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha...
PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat buka suara terkait terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur soal guru non-ASN atau guru honorer hanya dapat mengajar hingga 31 Desember 2026. Mulai 1 Januari 2027, tenaga pengajar di sekolah ne...
PravadaNews – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, buka suara terkait besarnya beban anggaran pemerintah daerah akibat massifnya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut dia, sejumlah daerah saat ini turut mengkhawatirkan kemampuan membaya...
PravadaNews – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, angkat bicara mengenai poin penerbitan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang pemetaan guru non-aparatur sipil negara (ASN). Adapun surat edaran Kemendikdasmen itu ditenggarai berdamp...
