PravadaNews – Usulan pembatasan masa jabatan ketua umum (Ketum) partai politik (Parpol) maksimal dua periode kepengurusan yang disampaikan Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden dan DPR RI pekan ini ramai diperbincangkan publik. Kebijakan ini dinilai...
PravadaNews – Kapoksi NasDem di Komisi II DPR RI, Ujang Bey menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai politik dengan menekankan proses kaderisasi merupakan fondasi utama dalam kehidupan internal partai yang tidak bisa...
PravadaNews – Laporan dari Direktorat Monitoring KPK 2025 menyoroti soal tidak adanya standar kaderisasi yang terintegrasi di partai politik (Parpol). Berdasarkan temuan itu, KPK mengajukan rekomendasi terkait aturan pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal dua periode. “Un...
PravadaNews – Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pembatasan penggunaan uang tunai atau kartal dalam tahapan pemilihan umum. Adapun kebijakan ini dinilai dapat memperkuat bentuk transparansi pemilu sekaligus m...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan hasil kajian Direktorat Monitoring terkait tata kelola partai politik ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani. Adapun isi laporan itu memuat sejumlah rekomendasi perbaikan terhadap sistem partai polit...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi proses kaderisasi partai politik (parpol) sebagai langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. Usulan ini muncul sebagai respons atas maraknya praktik mahar...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI terus memperkuat strategi pencegahan korupsi dari hulu dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pengalaman langsung. Melalui program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperkuat strategi pencegahan korupsi dari hulu dengan membekali sebanyak 110 calon pimpinan nasional lintas sektor melalui program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 69 Tahun 2026 di Lembaga Ketahana...
PravadaNews – Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Mahkamah Agung (MA) resmi menjalin kerja sama strategis dalam upaya memperkuat integritas dan kapasitas aparatur peradilan melalui peningkatan kompetensi hakim. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program pendidikan antikorupsi yang ak...
PravadaNews – Sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara hasil tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan barang rampasan negara senilai Rp 3,52 miliar kepada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) melalui mekanisme ...
