PravadaNews — Komisi III DPR RI menaruh perhatian pada perluasan cakupan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kewenangan tersebut nantinya tidak disalahgunakan. Habiburokhman mengatakan Komisi III terus menerima masukan dari masyarakat da...
Pravadanews – Upaya negara memulihkan aset hasil kejahatan terus diperkuat melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Pasalnya, dalam proses pembahasannya, DPR mulai menentukan batasan tindak pidana apa saja yang dikenai mekanisme perampas...
PravadaNews – DPR RI menjadikan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai usul inisiatif. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai langkah tersebut menjadi momentum memperbarui sistem ketenagakerjaan nasional. Netty melihat dunia kerja terus mengalami perubahan. Perubahan itu...
Pravadanews – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan dijadwalkan akan rampung dalam waktu dua bulan mendatang, yakni Oktober 2026. Hal itu sesuai dengan Plputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024 yang mengamanatkan pembentukan undang-undang...
Pravadanews – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memperoleh kepastian waktu. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026. Tidak hanya itu, bahkan nantinya juga akan dituangkan dalam berita acara seba...
PravadaNews – Dunia kerja terus berubah seiring perkembangan teknologi, pola usaha, dan kebutuhan industri yang semakin dinamis. Perubahan tersebut mendorong pemerintah menyiapkan aturan baru yang dinilai mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus memberikan kepastian bagi pe...
PravadaNews – Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset untuk mengejar target pengesahan pada akhir 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pembahasan ditargetkan selesai paling lambat dalam rapat paripurna Desember. Habiburokhman mengatakan proses pem...
PravadaNews – Komisi IV DPR RI terus memperkuat proses penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi berbagai pemangku kepentingan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang...
PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan poin Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang dalam kegiatan rapat paripurna yang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Keputusan pengesahan dilakukan setelah se...
PravadaNews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Adapun pengesahan itu dilakukan setelah seluruh fraksi menyataka...
