PravadaNews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan peran perempuan dalam tata kelola pembangunan nasional di tengah masih tingginya tantangan kesetaraan dan kekerasan berbasis gender di Indonesia.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyebut perempuan kini memiliki posisi strategis, baik di sektor publik maupun jasa keuangan. Namun, Siohia menilai tantangan struktural masih membayangi.
“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” kata Sophia dalam keterangan di Jakarta, dikutip Selasa (21/4) 2026).
Baca juga : OJK Dorong Literasi Keuangan Kurikulum
Pernyataan itu disampaikan dalam rangka peringatan Hari Kartini yang juga menjadi momentum OJK untuk menekankan pentingnya integritas dan peran perempuan dalam memperkuat sistem tata kelola.
Menurut Sophia, perempuan memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter generasi berintegritas, mulai dari lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama hingga peran sosial di masyarakat dan pengelolaan ekonomi rumah tangga.
Di sisi lain, OJK menilai penguatan peran perempuan juga berkaitan langsung dengan agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan sumber daya manusia serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.
Dalam agenda internalnya, OJK menegaskan komitmen terhadap budaya kerja berintegritas melalui penerapan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengendalian gratifikasi, serta kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelatihan penyuluh antikorupsi.
OJK juga mendorong keterlibatan perempuan di sektor jasa keuangan untuk aktif dalam pencegahan kecurangan, pemahaman larangan gratifikasi, serta pemanfaatan sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System.
Peringatan Hari Kartini tahun ini juga diisi dengan gelar wicara bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” di Rembang, Jawa Tengah, yang diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk regulator, industri jasa keuangan, akademisi, hingga masyarakat umum.
