PravadaNews – Seorang anggota parlemen senior Iran menggarisbawahi signifikansi strategis Selat Hormuz.
Anggota parlemen itu menggambarkan jalur air vital tersebut sebagai aset permanen Republik Islam yang akan tetap berada di bawah kendali dan pengelolaan bangsa Iran.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa.
Azizi memperingatkan negara-negara yang berupaya memproyeksikan kekuatan di jalur sempit tersebut bahwa Iran akan mengejar hak-hak hukumnya di jalur air tersebut “dengan kekuatan penuh” dan “tidak akan menunjukkan kelonggaran kepada siapa pun” dalam hal ini.
Merujuk pada posisi strategis Selat Hormuz dan perannya dalam dinamika regional dan ekstra-regional, anggota parlemen tersebut mengatakan bahwa jalur air tersebut merupakan posisi strategis permanen dengan peran penting dalam persamaan geopolitik yang lebih luas.
“Selama periode ini, kami telah berupaya untuk bertindak sesuai dengan taktik manajemen yang tepat, sambil tetap menjaga otoritas kami,” katanya dikutip Selasa (19/5/2026), melansir Press TV.
Sebagai tindakan balasan, Iran menutup koridor tersebut bagi musuh dan sekutu mereka setelah diluncurkannya serangan agresi Amerika-Israel terbaru yang menargetkan Republik Islam.
Iran mulai menerapkan kontrol yang jauh lebih ketat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kelanjutan blokade angkatan laut ilegal terhadap kapal dan pelabuhan Iran pada 13 April.
Pada hari Sabtu, Azizi mengumumkan dalam sebuah unggahan di X bahwa Iran telah merancang mekanisme baru untuk mengontrol lalu lintas maritim melalui “rute yang ditentukan” di Selat Hormuz, yang mencakup pengenaan biaya untuk “layanan khusus.” Merancang mekanisme tersebut, tambahnya, sejalan dengan kedaulatan nasional Iran dan akan menjamin keamanan perdagangan internasional.
