PravadaNews – Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai posisi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih relatif kuat secara politik.
Adapun kekuatan tersebut turut ditopang oleh dukungan koalisi besar yang menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Meski demikian, Efriza melihat adanya gejala meningkatnya kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Menurut dia, kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya kritik dan tekanan terhadap pemerintahan saat ini.
“Posisi Prabowo-Gibran masih relatif kuat karena didukung koalisi besar di parlemen. Meski begitu, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah sudah mulai perlahan meninggi seiring kondisi ekonomi melemah yang dirasakan masyarakat,” kata Efriza kepada PravadaNews, Rabu (17/6/2026).
Efriza menilai berbagai kritik yang muncul belakangan lebih tepat dibaca sebagai ekspresi tekanan politik dan kekecewaan sebagian kelompok masyarakat.
Kelompok itu kata Efriza berasal dari pemilih yang sebelumnya tidak mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 maupun sebagian kecil pemilih Prabowo yang kini merasa kecewa terhadap kondisi saat ini.
“Isu tersebut lebih tepat dibaca sebagai ekspresi tekanan politik dan kekecewaan sebagian kelompok masyarakat yang cenderung berasal dari residu Pilpres maupun sebagian kecil pemilih Prabowo yang saat ini merasa kecewa,” terang Efriza.
Namun, Efriza menegaskan bahwa situasi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai gerakan politik yang memiliki daya guncang besar terhadap pemerintahan.
Efriza menambahkan dinamika yang berkembang saat ini masih sebatas riak-riak ketidakpuasan yang muncul dari pemilih rasional dan kelompok residu kontestasi Pilpres.
“Sekali lagi, ini masih belum menjadi gerakan yang memiliki daya guncang politik yang besar. Ini memungkinkan baru sebatas riak-riak, sebagai ekspresi kekecewaan dari pemilih rasional dan residu Pilpres,” tutup Efriza.
Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dalam sepekan ini telah memunculkan komentar yang cukup beragam di ranah masyarakat terkait kondisi stabilitas negara ditengah situasi ketidakpastian ekonomi global.
Adapun aksi unjuk rasa itu digelar sebagai bentuk respon kritis yang konstruktif dari mahasiswa dan rakyat atas berbagai aturan skema kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai justru membebani.
Pasalnya, ditengah situasi nilai tukar rupiah yang terus melemah dan ekonomi yang terus menurun, pemerintah dianggap masih saja mempertontonkan kebijakan yang justru menghamburkan APBN.
Salah satu contohnya, yakni soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang cukup massif berpergian ke luar negeri. Selain itu, masyarakat juga keras mengkritisi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini terseret skandal kasus dugaan korupsi.
Belum lagi, mengenai kondisi tidak terbendungnya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor riil padat karya yang ditengarai imbas derasnya produk luar negri yang masuk ke dalam negeri dan belum tegasnya pengawasan tata kelola impor.
Atas berbagai kondisi itu, saat ini pemerintah diberikan kesempatan masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu dalam kurun waktu 18 hari sejak pekan lalu.
Ketua BEM UI Yalathof Ma’shum mengatakan gerakan unjuk rasa ini digelar sebagai kritik keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo mengenai kondisi ekonomi yang semakin lama terus melemah.
Sosok yang akrab disapa Athof itu menilai, pemerintah saat ini hanya mementingkan membangun citra saja tanpa ada aksi nyata untuk mendorong Indonesia keluar dari zona krisis ekonomi.
Menurut Athof, pemerintah justru terkesan melakukan pemborosan ditengah krisis ekonomi dan juga pelemahan rupiah dengan hanya mementingkan program-program seremoni yang menghamburkan APBN.
“Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” tegas Athof.
“Kami memandang memberi kesempatan dan waktu sudah terlalu lama kita coba. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab,” kata Athof.
Di sisi lain, Athof menyayangkan sikap pemerintah yang ditengarai justru membatalkan pungutan ke para pengusaha mengenai royalti mineral dan batu bara (Minerba) melalui PP Nomor 20 tahun 2026.
Athof menambahkan 0adahal saat ini kondisi ekonomi rakyat sedang terjepit imbas atas pelemahan nilai tukar rupiah pada dolar.
“Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya. Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya,” tutup Athof.
