PravadaNews – Isu dugaan upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dianggap sejumlah pihak berpotensi menjadi isu liar ditengah situasi stagnansi ekonomi.
Adapun narasi dugaan kudeta itu kembali mencuat dari pernyataan langsung Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo. Narasi kudeta itu seperitnya tidak pertama kali menggema namun kerap muncul dalam lanskap politik di Indonesia.
Dalam keterangannya, Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai, diksi kudeta itu lebih berpotensi menjadi komoditas politik ketimbang refleksi realitas yang terukur.
Sosok yang akrab disapa Efriza itu melihat, penggunaan narasi atau istilah ‘Kudeta’ yang sejauh ini dianggap terlampau keras justru bisa berubah menjadi gorengan isu yang liar arah.
Menurut Efriza sasaran spekulasi, dari diksi Kudeta itu ditengarai justru berpotensi mengarah pada elite-elite internal kekuasaan, terutama kelompok yang kerap disebut sebagai geng Solo atau lingkaran yang selama ini turut dilekatkan dengan pengaruh Joko Widodo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
“Ungkapan kudeta, malah bisa menjadi gorengan isu yang malah menjurus ke elite-elite internal, utamanya geng Solo,” terang Efriza kepada PravadaNews, pada Selasa (14/4/2026).
Di sisi lain, Efriza menilai diksi kudeta itu bisa melebar ke arah keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah diantaranya dalam program efisiensi anggaran, penegakan hukum, hingga kasus korupsi.
Menurut Efriza, program-program pemerintahan tersebut berpotensi dipelintir oleh kelompok tertentu untuk digunakan sebagai sumber ketegangan situasi politik.
“Bisa juga mengarah liar, terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo soal efisiensi, soal penegakan hukum, keberpihakan kepada rakyat, yang mengarah kepada orang-orang yang selama ini telah menikmati keabaian pemerintah berpihak pada masyarakat,” ujar Efriza.
Efriza menekankan bahwa dalam konteks ini, pihak-pihak yang selama ini diduga dirugikan atas ketegasan dari Prabowo dan juga keberpihakan negara terhadap masyarakat justru bisa saja merasa terusik.
“Artinya ada elite-elite yang terganggu karena ketegasan Prabowo bersama rakyat” kata Efriza.
Meski begitu, Efriza juga meminta publik untuk tetap kritis mencari fakta agar tidak terbawa terhadap pihak-pihak memanfaatkan isu itu menjadi sebuah manifestasi cara membelah opini publik ditengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
Efriza menilai pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang sempat menyinggung kudeta itu sangat berlebihan dan lebih tepat dibaca hanya sebagai bagian dari upaya konsolidasi internal pemerintahan.
“Ini yang dikhawatirkan, jika pernyataan ini malah menjadi spekulasi liar, tetapi saat ini, saya meyakini Pernyataan Hashim untuk melakukan konsolidasi kekuasaan,” terang Efriza.
Efriza menambahkan, bahwa dalam skema lanskap politik diperlukan prinsip kehati-hatian dalam membaca konteks dan tujuan di balik narasi tersebut.
“Untuk situasi saat ini, istilah kudeta terasa berlebihan jika tidak disertai bukti kuat, dan berpotensi akan membangun persepsi kritis bahkan krisis yang belum tentu ada,” pungkas Efriza.
Sebagai informasi, isu kudeta muncul ramai menjadi perhatian publik usai beredar nya pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo yang menyebut adanya upaya mengkudeta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Awalnya Hashim membahas perihal kinerja pemerintahan Prabowo yang diklaim telah berhasil menjalankan tugasnya setelah resmi dilantik pada akhir tahun 2024 lalu.
Namun Hashim melontarkan pernyataan yang dianggap cukup kontroversi mengenai adanya pihak-pihak yang ditengarai ingin melengserkan Prabowo dari jabatan nya sebagai presiden.
“Saya hitung belum ada satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia, sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional,” ujar Hashim.
Pernyataan Hasim itupun diduga dalam rangka menyikapi narasi Pengamat politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani yang diduga melakukan dugaan penghasutan di depan umum untuk menjatuhkan Prabowo.
Nama Mujani sendiri telah ramai menjadi perbincangan usai potongan video narasi dugaan penghasutan untuk menjatuhkan Prabowo viral di media sosial.
Dalam potongan video yang telah beredar, Mujani diduga melakukan penghasutan menjatuhkan sosok Prabowo dari jabatannya sebagai Presiden. Pernyataan itu diucap oleh Muzani dalam kehadirannya di acara halal bihalal pengamat.
Usai viral di medsos, Muzani pun telah menyampaikan klarifikasi atas narasi yang diungkapkannya dalam potongan video tersebut.
Dalam klarifikasinya, Muzani telah menolak pernyataan nya dianggap sebagai tindakan makar. Muzani menyebut bahwa narasi yang di sampaikan nya itu merupakan bentuk ekspresi dan sikap politik.
“Apakah ucapan saya bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tetapi political engagement, yakni sikap politik yang dinyatakan di hadapan publik,” ungkap Mujani dalam klarifikasinya.
