PravadaNews – Miris, hampir 50% pengusahaan areal lahan kelapa sawit nasional dikuasai swasta sebesar 8.577.445 dari total 16.833.985 hektare pada 2025 . Lahan areal kelapa sawit nasional tidak bertambang dari tahun sebelumnya.
Buku Statistik Perkebunan 2024-2026 Jilid I yang dipublikasikan Kementerian Pertanian menjadi rujukan utama dalam membaca komposisi lahan sawit tersebut. Rujukan data juga mengacu pada sumber lintas lembaga yakni Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski total luas tidak bertambah, komposisi pengusahaan lahan sawit menunjukkan perubahan pada 2025. Pergeseran terlihat pada perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar negara (PBN), dan perkebunan besar swasta (PBS).
PBS menjadi yang terbesar dalam struktur lahan sawit nasional. Pada 2025, luas PBS mencapai 8.395.686 hektare atau sekitar 49,87% dari total areal.
Baca Juga: Mampukah Intervensi BI Perkuat Rupiah?
Namun, luas PBS turun dibandingkan posisi 2024 yang mencapai 8.577.445 hektare. Penurunannya sebesar 181.759 hektare atau sekitar 2,12% dalam satu tahun.
Selanjutnya, PR menempati posisi kedua dengan luas 6.933.117 hektare pada 2025. Angka tersebut setara sekitar 41,18% dari total luas kelapa sawit nasional.
Dibandingkan 2024, luas perkebunan rakyat naik dari 6.876.022 hektare menjadi 6.933.117 hektare. Kenaikan itu mencapai 57.095 hektare atau sekitar 0,83% dari tahun sebelumnya.
Namun, PBN memiliki porsi yang lebih kecil dalam struktur pengusahaan lahan sawit. Luasnya tercatat 607.778 hektare pada 2025 atau sekitar 3,61% dari total areal nasional.
Meski porsinya kecil, PBN mencatat kenaikan secara tahunan. Luasnya bertambah 48.206 hektare dari 559.572 hektare pada 2024, atau naik sekitar 8,61%.
Dengan total luas yang tetap, perhatian kebijakan dapat diarahkan pada ketepatan pendataan dan distribusi pengusahaan lahan. Struktur lahan sawit 2025 menjadi dasar penting untuk membaca posisi petani, swasta, dan negara dalam tata kelola perkebunan sawit.
