Pravadanews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khusunya di Kalimantan. Gal itu karena dalam lenanganan karhutla dibutuhkan koordinasi lintas instansi karena tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak.
“Ini kan harus lintas instansi, ya. Tidak bisa diatasi sendiri oleh satu pihak, apalagi oleh pemda saja. Perlu didukung oleh kekuatan nasional, TNI, Polri, BNPB, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian LH,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026)..
Menurut Tito, permintaan keterlibatan instansi menjadi penting untuk dilakukan karena untuk mempercepat penanganan kebakaran yang sudah terjadi, sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
Maka dari itu, Tito meminta seluruh kepala daerah untuk mencegah terjadinya kebakaran baru, termasuk yang berasal dari aktivitas pembakaran lahan di area pertanian atau perkebunan.
“Karena itulah saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini,” kata Tito.
Selain karhutla di Kalimantan, Tito menyoroti kondisi bencana yang berbeda di sejumlah wilayah Sumatera. Ketika Jambi dan Sumatera Selatan masih menghadapi kebakaran hutan, sejumlah daerah lain justru mengalami banjir dan longsor akibat hujan deras.
Banjir yang dimaksud, yakni terjadi di Padang, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Aceh Tenggara. Sementara itu, laporan longsor juga diterimanya dari wilayah Aceh Tengah.
“Nah, ini memang agak kontras kita lihat. Di satu sisi berlebihan air mengakibatkan bencana, di sisi lain kekurangan air menyebabkan kebakaran hutan dan lahan,” tutur Tito.
Oleh sebab itu, Tito mengatakan, pihaknya akan berupaya enangani karhutla melalui koordinasi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca, serta pengaliran air ke lahan gambut yang terbakar.
Sebelumnya diketahui, pemadaman terhadap bencana Karhutla telah dilakukan melalui kombinasi satgas darat, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca, serta koordinasi lintas lembaga.
BNPB menyebut, strategi pemadaman dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan operasi darat yang diperkuat satgas udara. Di Kalimantan Barat, data SiPongi yang digabungkan dengan pengukuran lapangan mencatat luas area terbakar mencapai 48.535,73 hektare
Selain Kalimantan Barat, BNPB juga masih melakukan penguatan penanganan di sejumlah wilayah prioritas karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
