PravadaNews – Persoalan penghuni dan konsumen proyek apartemen LRT City belum berhenti di meja pengembang.
Pemerintah turun tangan memastikan masalah yang telah berdampak kepada masyarakat itu tidak berlarut-larut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah terus mengawal proses penyelesaian melalui mediasi antara pengembang dan konsumen terdampak, dengan target solusi yang konkret dan terukur.
Bagi Maruarar, persoalan tersebut bukan sekadar warisan dari proyek yang dimulai pada pemerintahan sebelumnya.
Ketika masyarakat masih merasakan dampaknya, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk hadir dan memastikan ada jalan keluar.
“Posisi kita sebagai Pemerintah tidak bisa membiarkan walaupun ini dikerjakan bukan di zaman kita. Negara tentu punya tanggung jawab yang berkesinambungan, baik hal yang baik maupun hal yang perlu dibereskan,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, pemerintah akan memastikan pihak yang memiliki kewenangan menjalankan pertanggungjawabannya terhadap persoalan proyek tersebut.
Ara juga meminta Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria melakukan audit terhadap BUMN terkait proyek LRT City.
“Saya juga sudah minta ke Pak Dony untuk dilakukan audit BUMN-nya dan siapa yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Hukum harus ditegakkan supaya ada efek jera,” ucap Ara.
Ara juga mengimbau masyarakat mempelajari reputasi pengembang sebelum membeli aset properti untuk mencegah persoalan.
“Saya juga mengimbau kepada konsumen untuk lebih mempelajari reputasi dari developernya dalam membeli aset properti,” kata Ara.
Menurut Ara, langkah tersebut penting sebagai bagian perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian hunian.
Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan perumahan agar masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian dalam membeli hunian.
Maruarar menegaskan korporasi negara harus menjadi contoh dalam menjalankan tanggung jawab dan menyelesaikan proyek secara profesional.
Ara menekankan penyelesaian proyek harus dilakukan secara transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam mediasi kedua tersebut, Kementerian PKP mempertemukan pengembang dengan perwakilan konsumen terdampak dan lembaga terkait.
Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta Pusat pada Selasa, 15 September 2026.
Sekitar 2.400 konsumen terdampak menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan terkait pembangunan apartemen LRT City.
Perwakilan konsumen Rian dan Andrew juga diberikan waktu hingga satu Oktober untuk menghimpun aspirasi tersebut.
Rangkuman aspirasi konsumen akan menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan lanjutan bersama pihak terkait.
Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 15 Oktober 2026 mendatang.
Sementara itu, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Kementerian PKP dalam proses mediasi tersebut.
BP BUMN, lanjut Aminuddin, menyatakan komitmen mengawal penyelesaian persoalan mulai tahap awal hingga proses penyelesaian akhir.
BP BUMN juga akan membentuk tim pengawas yang melibatkan perwakilan konsumen, Kementerian PKP, dan BP BUMN.
Tim tersebut bertujuan memperkuat pengawasan agar proses penyelesaian berlangsung transparan dan terukur.
Selain itu, Direktur Utama PT Adhi Karya (ADHI) Moeharmein Zein Chaniago turut menyampaikan permohonan maaf kepada konsumen terdampak.
Moeharmein berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan sesuai timeline yang ditetapkan bersama Kementerian PKP dan BP BUMN.
ADHI juga akan memantau aspirasi dan opsi penyelesaian yang diharapkan konsumen dalam proses tersebut.
Perusahaan memastikan proses penyelesaian dilakukan dengan kualitas terbaik sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan.
Kementerian PKP menegaskan perannya sebagai fasilitator sekaligus pengawal proses penyelesaian persoalan LRT City.
Sementara, tanggung jawab utama penyelesaian proyek tetap berada pada pengembang dan korporasi terkait.
