PravadaNews – Dalam upaya memperkuat stabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas mengajak seluruh jajaran kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai instrumen vital dalam memetakan serta mengatasi berbagai persoalan krusial di daerah.
Tito menekankan, kolaborasi yang solid antara wali kota dengan jajaran kepolisian, TNI, serta kejaksaan merupakan kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah, mempercepat pengambilan keputusan strategis, hingga memastikan program pembangunan nasional dapat terakselerasi dengan baik tanpa terhambat oleh ego sektoral maupun gangguan stabilitas keamanan.
Tito menilai, koordinasi yang dilakukan secara intensif akan memperkuat keharmonisan hubungan antarunsur Forkopimda. Dengan demikian, seluruh pihak dapat berfokus pada upaya memajukan daerah.
“Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2026).
Sebab, dinamika global saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di sektor pangan dan energi. Kepala daerah perlu mewaspadai gejolak tersebut dengan menggelar rapat secara rutin serta memperkuat koordinasi.
“Oleh karena itulah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala daerah, betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung,” tutur Tito.
Guna memaksimalkan upaya tersebut, kepala daerah dapat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan demikian, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dideteksi lebih dini serta potensi gejolak di masyarakat dapat dicegah.
Di sisi lain, dalam forum tersebut Tito juga mengajak kepala daerah untuk menangkap program kerja prioritas nasional.
Program tersebut meliputi sektor kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, serta ekonomi kerakyatan dan desa.
