PravadaNews – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan segera mengumumkan identitas perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik transfer pricing terkait perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry mengatakan, pengungkapan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan untuk mengusut secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik yang merugikan negara.
“Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat merilis perusahaan-perusahaannya,” kata Jeffry kepada wartawan, dikutip Sabtu (30/5/2026).
Menurut Jeffry, Kejagung saat ini masih melakukan pendalaman terhadap berbagai data dan alat bukti yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus dugaan korupsi ekspor CPO sendiri menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian luas dari masyarakat karena berkaitan langsung dengan tata kelola industri sawit nasional dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
Dalam proses penanganannya, Kejagung tidak hanya menelusuri dugaan suap yang berkaitan dengan putusan perkara di pengadilan, tetapi juga meneliti kemungkinan adanya praktik-praktik bisnis yang melanggar hukum dan menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah dugaan transfer pricing dalam aktivitas ekspor CPO. Praktik tersebut umumnya merujuk pada penentuan harga transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan tujuan tertentu, termasuk potensi pengalihan keuntungan yang dapat berdampak pada kewajiban pajak maupun penerimaan negara.
Kejagung menilai pengungkapan identitas perusahaan yang diduga terlibat penting dilakukan untuk memberikan transparansi kepada publik sekaligus menunjukkan komitmen penegakan hukum dalam sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Selain mengusut dugaan keterlibatan korporasi, Kejagung juga terus melanjutkan proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa dalam rangkaian perkara tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menemukan indikasi manipulasi nilai ekspor CPO dari sampel perusahaan besar, Senin (25/5). Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor yang tercatat dari Indonesia dengan nilai penjualan lanjutan di negara tujuan.
“Saya ambil 10 terbesar. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu,” tutur Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Bagi Purbaya, dugaan tersebut berkaitan dengan pola transaksi melalui perusahaan afiliasi di Singapura sebelum produk dijual kembali ke pasar akhir. Skema itu diduga membuat nilai ekspor yang tercatat di Indonesia lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sebenarnya.
Pemerintah kemudian menyerahkan data awal kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Purbaya juga menegaskan penertiban praktik tersebut penting untuk memperbaiki penerimaan negara, terutama dari pajak ekspor.
